Senin, 24/10/2016 17:10 WIB
Jakarta - Sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, rencana kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum jelas. Arah dan tujuan BUMN sendiri belum tertata dengan baik.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10). Menurutnya, Komisi VI menilai bahwa kinerja BUMN sebagai perusahaan milik negara belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Legislator PDIP: Bali Bukan Klub Eksklusif, WNA Wajib Hormati Tuan Rumah
Pembenahan PT Pos Indonesia, Manajemen Baru Laporkan Pembukuan
Legislator Minta Kejelasan Batas Perampasan Aset di BUMN