Senin, 24/10/2016 17:10 WIB
Jakarta - Sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, rencana kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum jelas. Arah dan tujuan BUMN sendiri belum tertata dengan baik.
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10). Menurutnya, Komisi VI menilai bahwa kinerja BUMN sebagai perusahaan milik negara belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
BGN Buka Peluang Dapur MBG Wilayah 3T Didanai CSR BUMN-Hibah Luar Negeri
Legislator PDIP Dorong Perpres Reintegrasi Sosial Atasi Overkapasitas Lapas
Legislator PDIP: Majalah Parlementaria Jembatan DPR dengan Publik