PDIP Sebut Kinerja Menteri BUMN Tak Jelas

Senin, 24/10/2016 17:10 WIB

Jakarta - Sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, rencana kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum jelas. Arah dan tujuan BUMN sendiri belum tertata dengan baik.

Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10). Menurutnya, ‎Komisi VI menilai bahwa kinerja BUMN sebagai perusahaan milik negara belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Kalau kami melihat jujur saja, roadmap dari BUMN belum ada secara jelas. Arah BUMN sampai sekarang ini belum jelas ke mana," kata Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN itu.

‎Seharusnya, kata Eriko, hal yang paling penting dilakukan BUMN adalah restrukturisasi terhadap beberapa perusahaan berplat merah tersebut. Sehingga, BUMN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Memisahkan mana BUMN untuk kepentingan masyarakat banyak, seperti BUMN transportasi, BUMN pangan untuk menunjang kedaulatan pangan, ini seharusnya menjadi fokus, serta mana BUMN yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya‎," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Eriko mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) yang selama ini mewakili Menteri BUMN justru lebih bisa menjabarkan rencana kerja dan tujuan BUMN ini ke depan.

"Kalau kami melihat (Komisi VI DPR) Menteri Keuangan yang bisa melihat BUMN ini ke depan," tandasnya.

 

TERKINI

Hary Tanoe dan MNC Dihukum Bayar Denda Rp531 Miliar ke Jusuf Hamka Menhaj Lepas 200 Petugas Haji ke Makkah, Minta Maksimal Layani Jemaah Hampir 6.000 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Madinah, Mayoritas Lansia UNJ Dorong Pengabdian yang Berdampak ke Masyarakat