Senin, 08/02/2021 19:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengoptimalkan program-program dalam mencapai target produksi pertanian terutama di masa pandemi COVID-19.
"Kami menyesalkan adanya pemotongan anggaran belanja di Kementerian Pertanian, kami memandag sector pertanian patut memperoleh perhatian karena terbukti kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatnya nilai ekspor pertanian pada 2020," kata ungkap Abdullah saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (8/2).
Sementara nilai ekspor kumulatif selama Januari-Desember 2020 mencapai Rp 451,8 triliun atau meningkat 15,79% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 390,2 triliun.
Pada masa pandemi COVID-19, ternyata bekerja di sektor pertanian menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja sektor pertanian meningkat 2,23% dibandingkan tahun sebelumnya.
SYL Pakai Anggaran Kementan untuk Renovasi Rumah hingga Bayar Dokter Kecantikan Anak
SYL Pakai Anggaran Kementan untuk Renovasi Rumah hingga Bayar Dokter Kecantikan Anak
Komisi IV DPR: Insya Allah Anggaran Kementan Naik 2023
Terkait refocusing dan realokasi anggaran, Abudllah meminta Kementan mengutamakan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dan dapat memberikan prioritas program padat karya dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Abudllah mengapresiasi upaya Kementan dalam meminimalkan penghematan pada program pekarangan pangn lestari (PP2L) dalam mencapai target sesuai dengan Renstra, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda SOS,
Dia juga mengapresiasi penambahan anggaran pengembangan kedelai dan mengharapkan Kementan memberikan dukungan terhadap varietas unggul serta paket saprodi yang lengkap sehingga mampu meningkatkan produktivitas kedelai nasional
Terkait upaya meningkatkan komoditas buah dan florikultura berbasis kawasan, dia meminta agar memaksimalkan pelibatan pengembangannya diperluas tidak hanya pada daerah eksisting saja,
"Kami juga meminta Kementan mengoptimalkan produksi wajib tanam kepada perusahaan importir bawang putih dan menyiapkan sistem informasi sehingga memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi wajib tanam tersebut," ujarnya.
Selain itu, Abdullah juga meminta agar program pengentasan daerah rentan rawan pangan diberikan prioritas seperti di Provinsi Papua
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo dalam Raker bersama Komisi IV DPR RI mengungkapkan bahwa dalam rangka merespon tantangan pembangunan nasional serta mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.
Syahrul menjabarkan lima program sebagai kelanjutan pembangunan pertanian tahun sebelumnya, meliputi: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; (4) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan (5) Program Dukungan Manajemen.
"Pelaksanaan lima program pembangunan pertanian pada tahun 2021 ini telah mendapatkan dukungan pendanaan melalui APBN. Pada awalnya dari pagu Rp 21,84 triliun, sesuai surat Menteri Keuangan No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Pertanian diharuskan melakukan penghematan belanja APBN TA. 2021 sebesar Rp 6,33 triliun, sehingga total berubah menjadi Rp 15,51 triliun," kata Syahrul.