Senin, 08/02/2021 07:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sebuah forum diadakan di Khartoum pada Minggu untuk mendukung normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel, yang merupakan langkah pertama di negara tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, penyelenggara forum mengatakan tujuan dari acara tersebut adalah untuk meningkatkan toleransi dan perdamaian sosial di Sudan, mempromosikan nilai-nilai nasional dan kemanusiaan, dan menyerukan untuk hidup berdampingan secara damai.
"Ide itu bukan hal baru, tetapi menjadi mendesak dan perlu karena Sudan membutuhkan inisiatif serius dan pembentukan platform yang menyatukan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda serta peluncuran wacana baru yang menolak perpecahan," kata pernyataan itu dilansir Middleeast, Senin (08/02).
Raja Nicolas, anggota Dewan Kedaulatan Transisi, memuji forum tersebut sebagai pertemuan "persaudaraan" yang tepat waktu, terutama ketika budaya eksklusi mendominasi.
Buka Hubungan dengan Israel, Saudi Dapatkan Pakta Militer dengan AS
Israel Resmi Buka Kedutaan Besar di Bahrain
Blinken dan Netanyahu Bahas Normalisasi Israel dengan Negara Timur Tengah
Sementara itu, Rabbi Yahudi David Rosen, yang menghadiri forum melalui konferensi video dari Yerusalem, mengatakan bahwa dia merasa terhormat untuk mengambil bagian dalam membuat masa depan rakyat Sudan dan Israel.
Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Sudan sebelumnya telah mengumumkan penolakannya untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui tujuannya.
Pada hari Jumat, organisasi Urusan Ansar Sudan setempat mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam forum tersebut. Hal itu disampaikan melalui mantan Ketua Akademi Fiqih Islam di Sudan, Abd al-Rahman Hasan Hamed.
“Dialog dengan sesama harus dilandasi kekuatan logika, bukan logika kekuatan, tanpa menggunakan senjata untuk menjaga nilai dan kebesaran dari lelaki."
Pada Oktober tahun lalu, Sudan mengumumkan normalisasi hubungannya dengan Israel, dalam upaya mendorong AS untuk menghapusnya dari daftar negara sponsor terorisme.
Langkah itu ditolak oleh banyak organisasi politik nasional, termasuk anggota koalisi yang berkuasa.