Sabtu, 06/02/2021 15:24 WIB
Yangon, Jurnas.com - Otoritas militer yang bertanggung jawab atas Myanmar memperluas larangan media sosial setelah penduduk di kota terbesar itu kembali memukul pot dan botol plastik untuk menunjukkan penentangan mereka terhadap pengambilalihan tentara awal pekan ini.
Selain Facebook dan aplikasi terkait, pemerintah militer pada Jumat (5/2) memerintahkan operator komunikasi dan penyedia layanan internet untuk memotong akses ke Twitter dan Instagram.
Disadur dari AP, Pernyataan tersebut mengatakan bahwa beberapa orang mencoba menggunakan kedua platform tersebut untuk menyebarkan berita palsu.
Netblocks, yang melacak gangguan dan penutupan media sosial, mengonfirmasi hilangnya layanan Twitter mulai pukul 10 malam. Instagram sudah tunduk pada pembatasan.
Terungkap, Istri Lettu Agam Sejak Awal Umbar Masalah Keluarga ke Media Sosial
Tanggapan Keluarga Lettu Agam Terkait Dugaan Perselingkuhan yang Viral di Medsos
Pengguna Premium X Tak Bisa Sembunyikan Centang Birunya
Dalam sebuah pernyataan, Twitter mengatakan pihaknya sangat prihatin tentang perintah untuk memblokir layanan internet di Myanmar dan berjanji untuk mengadvokasi untuk mengakhiri penutupan yang dipimpin pemerintah yang merusak.
"Itu merusak percakapan publik dan hak orang untuk membuat suara mereka didengar," kata juru bicara itu.
Telenor, sebuah perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Norwegia yang beroperasi di Myanmar melalui anak perusahaannya, mengatakan telah mematuhi perintah tersebut tetapi juga menentang perlunya dan proporsionalitas arahan tersebut.
Media pemerintah sangat dibatasi dan Facebook khususnya telah menjadi sumber berita dan informasi utama di negara ini. Media itu juga digunakan untuk memobilisasi protes.
Untuk malam keempat pada Jumat, hiruk pikuk kebisingan dari jendela dan balkon bergema di seluruh ibu kota komersial Yangon, saat perlawanan terhadap kudeta dan penangkapan aktivis dan politisi semakin meningkat.
Sebelumnya pada Jumat, hampir 300 anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi menyatakan diri mereka sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sah dan meminta pengakuan internasional sebagai pemerintah negara.
Mereka seharusnya mengambil kursi mereka hari Senin dalam sesi baru Parlemen setelah pemilihan November ketika militer mengumumkan akan mengambil alih kekuasaan selama satu tahun.
Militer menuduh Suu Kyi dan partainya gagal menindaklanjuti keluhannya bahwa pemilu itu curang, meskipun komisi pemilu mengatakan tidak menemukan bukti untuk mendukung klaim tersebut.