Rabu, 27/01/2021 14:29 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Rencana pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap antisipasi maraknya radikalisme di lingkungan kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta mendapatkan dukungan dari kalangan dewan.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan, pihak BUMN dan Swasta harus bisa memberikan penyuluhan kepada seluruh pegawai dengan memberikan informasi mengenai bahaya dari paham radikalisme.
"BUMN dan Swasta serta kantor pemerintahan harus dapat melakukan seleksi karyawan yang akan masuk pada perusahaan dengan memperhatikan track record dari orang tersebut,” jelas dia dalam keterangan resminya, Rabu (27/1).
“Jangan sampai karyawan tersebut terpapar paham radikalisme dan justru menyebarkan paham radikalisme di lingkungan perusahaan,” sambungnya.
KPK: Investasi Fiktif di PT Taspen Mencapai Ratusan Miliar
Legislator Golkar Hormati Sikap Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
Srikandi TASPEN Terus Optimalkan Pergerakan Finansial
Menurut dia, BUMN dan Swasta serta pemerintahan dapat mengawasi kepengurusan rumah ibadah, bukan berarti membatasi kegiatan atau pakaian ibadah yang dilakukan pegawai.
"Management Perusahaan juga harus memberikan kepengurusan DKM yang di isi oleh orang yang dikenal ataupun sekelas pejabat perusahaan, hal itu guna memudahkan dalam pelaksanaaan pertanggungjawaban jika di temukannya penyebaran paham radikalisme di perusahaan,” demikian Azis yang politisi Golkar ini.
Keyword : Pimpinan DPR Golkar Azis Syamsuddin Radikalisme BUMN Swasta