Selasa, 19/01/2021 06:45 WIB
Manila, Jurnas.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan tidak akan melarang warga Filipina menggunakan vaksin virus corona (COVID-19) racikan Pfizer dan BioNTech, yang sempat menelan korban di Norwegia.
"Hampir semua orang yang saya kenal berjuang keras untuk membeli (vaksin) Pfizer ini. Bagi saya, menurut saya ini bagus," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi lokal pada Senin (18/1) malam, seperti dilansir dari Reuters.
"Jika Anda ingin mengikuti pengalaman Norwegia, silakan. Tidak ada yang akan menghentikan Anda," sambungnya.
Norwegia mengatakan pada Senin (18/1), pihaknya tidak mengubah kebijakannya tentang penggunaan vaksin Pfizer dan BioNTech menyusul laporan kematian di antara penerima yang sangat lemah setelah inokulasi diberikan.
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Kapal Perang AS, Jepang, Australia, Filipina Latihan Bersama di Laut Cina Selatan
Dalam pidatonya, Duterte juga menegaskan pembelaannya atas kesepakatan pasokan pemerintah yang melibatkan CoronaVac, vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech China.
Badan Pengawas Obat dan Makanan Filipina (FDA) telah mengesahkan penggunaan darurat vaksin Pfizer, yang pertama kali disetujui di negara Asia Tenggara, yang memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Asia.
Pemerintah menargetkan untuk memulai imunisasi bulan depan, berharap dapat menginokulasi 70 juta orang, atau dua pertiga dari populasinya, tahun ini.
Duterte mengatakan vaksin Sinovac sekarang digunakan di Thailand, Malaysia, Indonesia, Turki, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Brasil, dan sejauh ini belum ada laporan kematian.
Filipina juga telah memperkuat kesepakatan pasokan dengan Novavax, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Institut Gamaleya Rusia, menurut Carlito Galvez, mantan panglima militer yang menangani pengadaan vaksin pemerintah.
Duterte meyakinkan publik tentang kesepakatan pasokan vaksin bebas korupsi, setelah Senat meluncurkan penyelidikan atas transaksi pemerintah di tengah pertanyaan tentang transparansi dan kemanjuran harga.
"Saya memberi tahu sekarang Jenderal Galvez untuk melanjutkan rencana permainannya, dengan atau tanpa penyelidikan, yang menurutnya dapat menggagalkan rencana vaksinasi pemerintah," katanya.