Minggu, 20/12/2020 13:47 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Luar (Satgas Saber Pungli) tetap diperlukan lantaran sikap koruptif pelayan publik masih belum hilang dan harus dibasmi.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, Minggu (20/12).
“Karena semangat untuk korupsi selalu ada, maka Saber Pungli ini tetap diperlukan,” terangnya.
Dikatakan Mahfud, Satgas Saber Pungli fokus pada pencegahan dan tindakan administratif. Tim tersebut tak memiliki kewenangan projusticia karena hal itu menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan.
Kejagung Tetapkan Bos Sriwijaya Air Tersangka Korupsi Timah
Kejagung Bakal Sita Aset Sandra Dewi Jika Terima Uang Korupsi Timah
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli
“Sehingga jika ada hukumnya maka dimasukkan ke polisi agar tidak ada tumpang tindih,” ujar dia.
Mahfud juga meminta Satgas Saber Pungli lebih kreatif memberantas pungutan liar. Pasalnya, pungutan liar masih terjadi meski pungutan langsung sudah berkurang berkat penerapan teknologi.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli, Irjen Agung Budi Maryoto menegaskan komitmennya untuk memelototi pungutan liar. Terutama pada setiap pelayanan maupun perizinan di semua sektor pelayanan publik.
Agung juga berjanji melaksanakan tugasnya secara profesional, seperti tidak melewati kewenangan. Selain itu, Agung mengingatkan jajarannya agar tidak sembarangan memanggil orang agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Jangan sampai tumpang tindih memberantas pungli. Jangan asal memanggil orang atas nama Satgas Saber Pungli,” katanya.
Keyword : Menko Polhukam Mahfud MD Satgas Saber Pungli Korupsi