Jum'at, 18/12/2020 13:46 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan ikut menyoroti antrean mengular calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi di area cek stempel pemeriksaan surat bebas Covid-19, pada Kamis (17/12) lalu.
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi lantaran tidak adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah berserta jajarannya dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.
“Pemerintah ini kan gayanya begitu-begitu terus. Sudah hampir setahun Covid-19 melanda tapi tidak ada evaluasi dan aksi yang revolusioner,” kata Irwan kepada wartawan, Jumat (18/12).
“Pemerintah gagal adaptif dan responsif dengan musibah pandemi Covid-19,” sambung Irwan.
Legislator PDIP Desak Evaluasi Menyeluruh Standar Operasional KAI
Buntut Kekerasan di Daycare Yogyakarta, DPR Segera Panggil Mendikdasmen
Kasus Kekerasan Daycare Alarm Lemahnya Pengawasan Pengasuhan Anak
Dia menjelaskan, dalam penerapan pelaksanan di lapangan sering kali berbeda dengan tujuan kebijakan yang dikeluarkan, sehingga masyarakat yang acap kali menjadi korbannya.
“Kebijakan rapid antigen dalam menghadapi Nataru (liburan Natal dan Tahun Baru) ini saya apresiasi dan ini konkrit untuk mengurangi klaster baru Nataru,” ucap politikus Demokrat ini.
“Permasalahannya pemerintah tidak siap pada tatanan mengantisipasi pasca kebijakan dikeluarkan. Standar pelayanan tidak diikuti di titik-titik keberangkatan transportasi seperti bandara, pelabuhan atau terminal,” sambung Irwan.
Pemerintah dalam hal ini, kementerian perhubungan, lanjut dia, harus benar-benar tegas dan fokus untuk kontrol sampai ke bawah, bagaimana pelaksanaan dan dampak dari perubahan aturan oleh pemerintah.
“Jangan hanya bisa buat aturan tanpa mampu melayani masyarakat dan mengatur pelaksanaannya. Itu sama saja membuat masalah baru dan potensi klaster baru. Jatuhnya kebijakan yang sia-sia,” pungkas legislator dari Dapil Kalimantan Timur itu.
Keyword : DPRDemokratIrwanCovid-19Soekarno-Hatta