Fuad Amin `koruptor` Resmi Diberhentikan dari Jabatannya

Kamis, 13/10/2016 19:35 WIB

Surabaya -  Gubernur Jawa Timur,  Soekarwo secara resmi mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tetap terhadap mantan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin dari keanggotaan DPRD setempat per tanggal 13 Oktober 2016.

"Suratnya kami kirimkan ke Pimpinan DPRD serta Bupati Bangkalan, juga kepada yang bersangkutan pada hari ini," ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim Suprianto.

Surat keputusan tersebut bernomor 171.433/1098/011/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan atas nama R.KH.Fuad Amin, S.Pd. Dasarnya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Ia menjelaskan, surat pertama dikirimkan tertanggal 23 Agustus 2016 dan surat kedua dikirimkan pada 22 September 2016. "Meski surat tidak ditindaklanjuti, namun proses pemberhentian tetap dilakukan karena perintah undang-undang sudah sangat jelas," ucapnya.

Surat pemberhentian tetap itu, kata dia, ditembuskan kepada DPC Partai Gerindra Bangkalan, DPRD Bangkalan, Menteri Dalam Negeri, Bupati Bangkalan dan Pimpinan DPRD Bangkalan. "Sedangkan untuk proses pergantian antar waktu tergantung partai yang bersangkutan," katanya.

KPK pada 8 Agustus 2016 menyatakan jika status hukum terhadap Fuad Amin Imron telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung bernomor 980K/pid.sus/2016. Saat ini Fuad Amin menjalani vonis 13 tahun penjara dan denda Rp5 miliar yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahkan dalam putusan kasasi, MA juga memerintahkan penyitaan aset hasil tindak pidana miliknya mencapai Rp250 juta.

Ketua DPRD Bangkalan, Fuad terbukti menerima uang dari bos PT MKS Antonius Bambang Djatmiko sebesar Rp 18,05 miliar. Uang suap diberikan Bambang agar Fuad sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

TERKINI

Sekjen Golkar Resmi Luncurkan Buku Kekuasaan Yang Menolong Hari Kartini 21 April 2026 Apakah Libur Nasional? Ini Penjelasan Resminya Legislator Golkar: Harga BBM Subsidi Tak Naik, Daya Beli Tetap Terjaga KPK Serahkan Barang Rampasan Senilai Rp3,52 Miliar ke Lemhannas