Minggu, 13/12/2020 07:27 WIB
Yerusalem, Jurnas.com - Kelompok cendekiawan Muslim mengecam langkah Maroko menormalisasi hubungannya dengan rezim Israel. Pasalnya perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat (AS) terus menuai kecaman dari seluruh dunia.
Menurut Anadolu pada Sabtu (12/12), Persatuan Internasional untuk Cendekiawan Muslim (IUMS) mengatakan dalam sebuah pernyataan, perjanjian normalisasi bertentangan dengan dukungan rakyat Maroko untuk rakyat Palestina.
"Rezim Israel masih menduduki Masjid al-Aqsa kami, Yerusalem (al-Quds), tanah terberkati kami (di Palestina), dan Dataran Tinggi Golan di Suriah, dan masih ingin menelan lebih banyak," kata Kelompok yang berbasis di Qatar itu.
Presiden AS, Donald Trump mengumumkan pada Kamis (10/12) bahwa Maroko telah mencapai kesepakatan dengan Israel tentang normalisasi hubungan.
Pembunuhan Pemimpin Hamas Kobarkan Kemarahan Rakyat Maroko pada Israel
GFI Bagikan Ratusan Paket Bantuan bagi Korban Gempa Maroko
Korban Gempa Bertambah, GFI Kirim Bantuan dan Tim ke Maroko
Maroko dengan demikian menjadi negara Arab keempat setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Sudan yang mencapai kesepakatan semacam itu dengan rezim Tel Aviv sejak Agustus.
AS mengamankan kesepakatan itu dengan imbalan mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah sengketa di Sahara Barat.
Maroko mencaplok wilayah Sahara Barat yang luas, bekas koloni Spanyol, pada tahun 1975 dan sejak itu berkonflik dengan Front Polisario yang didukung Aljazair, sebuah gerakan yang berupaya mendirikan negara merdeka di wilayah tersebut dan mengakhiri kehadiran Maroko di sana.
Lebih lanjut, Liga Cendekiawan Maghreb Arab (AMSL) meminta Rabat mempertimbangkan kembali keputusan provokatifnya untuk menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Tel Aviv, Anadolu melaporkan.
AMSL juga meminta pemerintah Islam untuk menolak tekanan internal atau eksternal untuk menyerah pada perjuangan Palestina.
Semua faksi Palestina telah mengutuk perjanjian normalisasi dengan Israel, menganggap mereka pengkhianatan atas tujuan mereka.
Pada Jumat (11/12), sejumlah kelompok perlawanan Palestina bersama-sama mengutuk perjanjian normalisasi Maroko dengan Israel.
Gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon juga mengutuk keras perjanjian tersebut, menekankan bahwa negara-negara Arab yang memiliki hubungan dengan Tel Aviv akan segera menyesali langkah mereka.