Rabu, 02/12/2020 14:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan angkat bicara terkait langkah kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua secara sepihak.
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menegaskan, langkah yang dilakukan ULMWP hanya bentuk gimik belaka.
"Tiap kali 1 Desember always the same thing, mereka kan selalu memanfaatkan momen itu. Nah sekarang masalahnya mau gimana? Lepas dari Indonesia? Ya nggak bisalah, kita mengakui NKRI itu satu," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12).
"Mereka pasti mencoba gimik-gimik baru untuk menarik perhatian bahkan kayak di sidang PBB, itu kan kita lihat ada pattern, ada pola yang selalu diambil ya namanya orang usaha ya pasti segala sesuatu dilakukan," imbuh Christina.
Komisi III Dukung Pembangunan Lapas di Babel: Solusi Overkapasitas Selain Restorative Justice
Legislator Apresiasi Penerimaan Negara di Jawa Timur Melebihi Rata-rata
Anggota DPR: Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Tambah Beban Ekonomi Rakyat
Sepengetahuan Christina, deklarasi Benny Wenda cs bukan kali pertama. Mereka sudah seringkali mendeklarasikan pemerintahan sendiri secara sepihak.
"Lalu kayak di Inggris dulu juga deklarasi, di Oxford, di sana juga mengakuinya Indonesia kita kok. Jadi memang selalu kita lihat selalu diangkat-angkat tiap 1 Desember dapat momentum untuk angkat ini," sambungnya.
Sebelumnya, ULWMP pimpinan Benny Wenda mengumumkan pemerintahan pembentukan sementara Papua Barat secara sepihak. Langkah Benny Wenda soal Papua Barat tak bisa dibenarkan.
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," tulis Benny Wenda di akun Twitternya, seperti dilihat Rabu (2/12).
UMLWP mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, namun tidak ada kejelasan terkait tempat dan waktu deklarasi ini.
Keyword : DPR Komisi I DPR Christina Aryani Papua Benny Wenda