Rabu, 25/11/2020 13:07 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah harus meningkatkan perhatian dan kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer.
Demikian dikatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan resminya, Rabu (25/11).
Puan berharap, seleksi satu juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terealisasi dengan baik pada 2021.
“Peran guru sangat vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ini harus jadi perhatian serius, dan kami di DPR RI akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan pengangkatan guru honorer menjadi ASN agar segera terwujud,” katanya dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional.
Kemdikbudristek: Kecerdasan Buatan Dorong Pemajuan Perguruan Tinggi
Gus Halim Optimistis SMK Sultan Agung Jombang Makin Berkembang
Puan minta petugas siaga hadapi puncak arus balik Lebaran 2024
Seleksi satu juta guru honorer menjadi ASN dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) rencananya dimulai pada 2021.
Seleksi ini terbuka untuk semua guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan serta Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar.
“Peringatan Hari Guru Nasional tahun ini harus jadi momentum untuk menegaskan komitmen dan upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Puan juga menyampaikan terima kasihnya pada seluruh guru yang terus berkomitmen mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa di tengah pandemi Covid-19.
Tantangan yang dihadapi para guru, kata Puan, semakin bertambah di masa pandemi ini. Para guru diharuskan berinovasi dan kreatif dengan model pembelajaran jarak jauh atau daring, hingga ada yang mengunjungi para siswa-siswinya secara bergantian demi memberikan pendampingan saat belajar di rumah.
“Terima kasih untuk para guru, untuk komitmen terus berbakti di masa-masa yang tidak mudah ini,” demikian kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI ini.