Kamis, 19/11/2020 16:58 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan berharap penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 tidak dilakukan di masa-masa rawan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 9 Desember mendatang.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, hal itu penting guna mencegah penyelewengan bantuan sosial terhadap seorang kandidat tertentu di Pilkada 2020.
"Jadi kalau bisa bapak menteri saat Pilkada itu mungkin ga usah ada pencairan (Bansos) mendadak, biarkan saja dia berjalan sebagaimana biasanya," tegas dia dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Bantuan Sosial Sudahkah Tepat Sasaran?” di Gedung DPR RI, Jakarta (Kamis, 19/11).
Memang, pemerintah daerah (Pemda) tidak akan berani mengambil resiko besar, dengan menjadikan Bansos Covid-19 sebagai logistik bagi calon tertentu. Namun, sebaiknya pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos bisa lebih berhati-hati.
Ketua Banggar DPR Harap Prabowo Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Anggota DPR: Peruntukan Anggaran Pendidikan di APBN Perlu Direkonstruksi Ulang
BKSAP DPR: Eksplorasi Model Inovasi Tata Kelola Air dan Sanitasi Penting Cegah Bencana
"Pemda itu harus lebih berhati-hati, mereka tak akan berani membagikan sembako ini untuk calon sekian, tetapi orang itu sering sekali mengakali undang-undang itu sendiri. Hal seperti ini juga pernah terjadi di Medan itu,"ucap politikus PKS itu.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar dalam suatu kesempatan pernah mengatakan, dana bantuan sosial (Bansos) terkait covid-19 rentan disalahgunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Bansos berpotensi digunakan sebagai alat kampanye.
Menurut dia, potensi pelanggaran lainnya juga dikhawatirkan terjadi pada penggunaan anggaran corporate social responsibility (CSR). Bawaslu, sambung dia, tentunya akan menyelisik motif di balik CSR memuat dukungan salah satu pasangan calon (Paslon) atau tidak.