Langkah Tegas Pemerintah Menegakkan Disiplin Protokol Kesehatan Perlu Dukungan

Selasa, 17/11/2020 15:54 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan pelaksanaan protokol kesehatan merupakan langkah tepat yang harus didukung penuh oleh masyarakat.

"Sudah seharusnya Pemerintah bersikap tegas menegakkan aturan dalam pelaksanaan protokol kesehatan, dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan langkah tersebut," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).

Menurut Lestari, upaya pengendalian Covid-19 di Tanah Air dengan tindakan tegas membutuhkan kerja sama yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.

Dukungan masyarakat terhadap Pemerintah dalam pengendalian Covid-19, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, bisa dalam bentuk menumbuhkan disiplin pribadi dan mengajak masyarakat di lingkungannya mematuhi protokol kesehatan.

Lebih dari itu, Rerie berpendapat, ketegasan tanpa pandang bulu untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan jangan hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.

Rerie menilai, keterlibatan aktif kepala daerah dalam mencegah terjadinya kerumunan massa di wilayahnya masing-masing sangat diharapkan.

Langkah tegas yang diterapkan secara serentak dalam penanggulangan penyebaran Covid-19, menurut Rerie itu, sangat beralasan karena hingga hari ini secara nasional belum terjadi penurunan jumlah positif Covid-19 di Tanah Air.

Apalagi, jelas Rerie, sejumlah himbauan sudah berulang kali disampaikan Pemerintah agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Dalam menegakkan aturan tersebut, tegasnya, aparat keamanan dan pemerintah daerah harus berpegang pada prinsip bahwa keselamatan warga masyarakat merupakan hukum tertinggi.

Harmonisnya langkah tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dan aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekokomian, menurut Rerie, merupakan kombinasi upaya yang tepat untuk melalui krisis di masa pandemi ini.

TERKINI
Terus Digempur, Beberapa Warga Gaza Terluka Akibat Serangan Drone Israel Kasus Pungli di Kementerian Imipas Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi Anggaran 2026 Terbatas, Komisi V Minta Kemenhub Gandeng Investor Swasta Stok Obat Habis, Sektor Kesehatan Palestina Berada di Ambang Kehancuran