Jum'at, 13/11/2020 19:35 WIB
Jurnas.com - Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen harus terus dilakukan agar produk dan keputusan-keputusan lembaga legislatif juga memiliki perspektif dari sisi perempuan.
"Upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen bukan semata untuk mendorong masalah-masalah perempuan mengemuka di parlemen," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam kesempatan wawancara, Jumat (13/11).
Rerie mengatakan, kehadiran perempuan di parlemen untuk memperkaya perspektif dalam setiap pembuatan undang-undang dan kebijakan, dengan perspektif perempuan.
Menurut Rerie, dengan proporsi keanggotaan pria yang mendominasi parlemen, kebijakan dan produk undang-undang yang dihasilkan parlemen pun didominasi oleh perspektif anggota parlemen pria.
Ibas: Cerdas Cermat Empat Pilar MPR Jadi Pembelajaran Membentuk Karakter
HNW Apresiasi Pemerintah Tak Bebankan Kenaikan Biaya ke Calon Jamaah Haji
Ibas: Jangan Pernah Merasa Kecil, Mahasiswa KIP-K Jadi Inovator
Untuk meningkatkan kualitas produk legislatif, menurut Rerie, perlu pengayaan produk legislatif dengan perspektif yang berasal dari perempuan.
Rerie menegaskan, upaya untuk mengegolkan persyaratan 30% keanggotaan perempuan di parlemen harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk-produk lembaga legislatif. Pada periode 2019-2024 persentase keanggotaan perempuan di DPR RI tercatat baru 20,5%.
Rerie mengakui bukan hal yang mudah untuk merekrut perempuan untuk berkiprah di lingkungan parlemen saat ini.
Rerie mengatakan, perempuan di Indonesia juga menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk bisa menjadi setara dengan pria.
Menurut Rerie, masih ada kendala psikologis, kultural dan politik yang menghambat kemajuan perempuan saat ini.
"Perempuan tidak boleh takut mengambil kesempatan di bidang politik dan perempuan tidak boleh takut untuk menjadi tidak sempurna, jika harus berkarya di luar rumah," ujar Rerie.
Rerie mengajak semua pihak untuk bersama mengatasi hambatan-hambatan tersebut demi memperbaiki kualitas produk-produk legislatif yang lebih baik.***