Kamis, 01/10/2020 06:15 WIB
Washington, Jurnas.com - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Steven Mnuchin mengatakan, TikTok harus menjadi perusahaan yang berbasis di AS yang dikendalikan investor AS atau akan dilarang selamanya beroperasi di Negeri Paman Sam.
Komentar Mnuchin muncul di tengah ketidakpastian atas kesepakatan yang ditengahi AS untuk mengatur ulang kepemilikan aplikasi berbagi video populer milik China yang oleh pejabat AS disebut sebagai risiko keamanan nasional.
Mnuchin mengatakan kesepakatan yang ditengahi oleh pemerintahan Trump untuk mengizinkan raksasa Silicon Valley Oracle dan raksasa ritel Walmart memiliki saham di entitas operasi baru yang disebut TikTok Global adalah hasil yang bagus.
"Jika kesepakatan itu bisa ditutup dengan persyaratan kami, kami akan melakukannya," katanya kepada televisi CNBC. "Jika tidak, itu akan ditutup. Kesepakatan apa pun akan sepenuhnya memenuhi semua masalah keamanan nasional kita."
Pengakuan Galih Loss, Tiktokers tersangka Penistaan Agama
Kasus Subversi Pemilu Trump Terhenti, Permasalahan Hukum Sekutunya Meningkat
Kepala Plontos dan Berbaju Tahanan, TikTokers Galih Los Minta Maaf
Mnuchin mengatakan rencana itu akan membangun perusahaan kelas dunia yang berbasis di AS yang dikendalikan oleh investor AS dan sepenuhnya memenuhi semua masalah keamanan nasional AS.
Presiden AS, Donald Trump mengatakan menyetujui rencana untuk mengambil TikTok dari tangan induknya di China, ByteDance, tetapi tidak jelas apakah Beijing akan menyetujui kesepakatan itu.
Pemerintah China menuduh Trump melakukan perilaku penindasan dan menyalahgunakan kekuasaan nasional untuk mengambil alih TikTok.
Sebuah langkah oleh administrasi Trump untuk memblokir unduhan TikTok baru untuk mengantisipasi larangan penuh pada November untuk meningkatkan tekanan untuk kesepakatan itu diblokir Minggu malam oleh hakim federal AS yang memutuskan bahwa pemerintah kemungkinan melebihi otoritas hukumnya.
Trump dan para pembantunya telah mengklaim TikTok dan perusahaan induknya dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang orang Amerika untuk spionase China, klaim yang dibantah oleh perusahaan tersebut. (AFP)