Rabu, 09/09/2020 16:09 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat laporan sebanyak 1.074 keluhan masyarakat terkait bantuan sosial (Bansos) dimasa pandemi Covid-19 hingga 4 September 2020.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, keluhan tersebut disampaikan masyarakat melalui aplikasi Jaga Bansos KPK.
"Dari Jaga Bansos sampai tanggal 4 september 2020 ada 1.074 keluhan terkait bansos ini dan ternyata yang tertinggi di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng. Dari 1.074 itu keluhan yang paling banyak itu hampir mencapai 500 b tentang tidak terima bantuan tapi sudah melakukan pendaftaran," kata Lili, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9).
Untuk itu, Lili memberi masukan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar lebih memperhatikan validasia. Hal tersebut untuk menghindari keluhan yang sama. Selain itu, Menteri Sosial diharapkan juga turut mengawasi penyaluran Bansos tersebut.
Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Lombok Barat Capai Rp25,5 Miliar
KPK: OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Sejumlah Proyek
KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat
"Kita sarankan ke pak menteri dan jajarannya ada mungkin koneksi atau salah satu yang ikut awasi dana bansos sehingga keluhan tersebut bisa langsung ditindaklanjuti tidak terlalu lama untuk diselesaikan," kata Lili.
Selain itu, Lili menjelaskan pentingnya edukasi ke masyarkaat tentang hak-hak penerima bansos. Sehingga ada kesadaran tidak secara fisik kekurangan tapi secara mental diperbaiki.
"Jangan merasa susah padahal dia punya kemampuan, tapi dia ambil yang bukan haknya dan ini kemudian kita ingatkan juga kedepannya ini semcam sinergi kita harapkan sampai Desember akhir nanti penerimaan dana bansos itu lebih pasti orangnya," kata Lili.
Keyword : Bantuan Sosial Kemensos KPK Mensos Juliari