Sabtu, 05/09/2020 18:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, PDI Perjuangan perlu cara khusus untuk bisa masuk dan diterima masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).
Menurut Karyono, pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri yang mempertanyakan mengapa rakyat Sumatera Barat belum suka PDIP, adalah cermin bahwa putri Proklamator Ir. Soekarno (Bung Karno) itu ada perhatian khusus terhadap wilayah itu.
"Pernyataan tersebut menunjukkan ada kesadaran untuk mengevaluasi kinerja partai di wilayah Sumbar, dimana PDIP tidak pernah menang di Bumi Minangkabau dalam sepanjang sejarah pemilu," jelas Karyono dalam ulasan tertulis, Sabtu (5/9/2020).
Bagi Karyono, munculnya kesadaran untuk mengevaluasi merupakan langkah maju. Namun, ia menilai akan lebih baik jika proses evaluasi dilakukan secara serius dan sistematis. Salah satunya memerlukan riset dan kajian secara holistik.
Karyono menyebut sejumlah pertanyaan kerap muncul. Mengapa PDIP selalu kalah pemilu di Sumbar. Bahkan dalam pertarungan pemilihan presiden tidak pernah menang.
"Kekalahan di pilpres 2019 lalu juga masih menyisakan pertanyaan. Padahal pemerintahan Joko Widodo sudah memberi perhatian cukup dengan membangun sejumlah fasilitas di wilayah ini," jelas Karyono.
Fenomena itu, lanjutnya, mengafirmasi bahwa pendekatan kebijakan pembangunan fisik tidak cukup efektif "menjinakkan" masyarakat Sumbar.
Mengapa ini terjadi? Karyono menyebut kemungkinan faktor geanologi politik dan ideologi masih dominan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan.
Jika disimak, jelas Karyono, geanologi politik masyarakat Sumbar saat ini belum lepas dari politik aliran di masa lalu. Partai Masyumi sangat kuat di wilayah ini.
"Dalam konteks ideologis pengaruhnya masih kuat hingga sekarang, meskipun dalam konstalasi politik pasca Pemilu 1955 dan sejak Masyumi dibubarkan ada pergeseran," jelasnya.
Karyono juga menilai salah satu faktor lemahnya dukungan PDIP di Sumbar disebabkan karena kurang mencermati pergeseran politik yang terjadi. Misalnya, dalam konfigurasi politik lokal tidak ada tokoh lokal, PDIP tidak memiliki tokoh berpengaruh yang dapat menarik pemilih.
"Padahal, dalam marketing politik dibutuhkan strategi endorsements tokoh yang berpengaruh sebagai pengepul suara atau vote getter. Hal ini penting di tengah budaya patronase politik yang masih kuat," tandasnya.
Kekalahan PDIP di Sumbar, lanjit Karyono, jika ditarik lebih jauh juga disebabkan juga oleh faktor sejarah hubungan Sukarno dengan sejumlah tokoh Sumbar, terutama dengan tokoh yang saat itu terlibat dalam PRRI/PERMESATA.
Sosok Sukarno, dipandang sebagai pihak yang mengerahkan militer untuk menumpas Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumbar yang membuat sosok Sukarno kurang diterima di Bumi Minangkabau.
Namun demikian, ungkapnya, sejak reformasi telah terjadi pergeseran kekuatan politik yang menunjukkan masyarakat Sumbar semakin cair. Hal itu dubuktikan dengan peta perolehan suara partai dalam sejumlah pemilu dimenangi partai berhaluan nasionalis yaitu Golkar (2004), Demokrat (2009), Golkar (2014), dan Gerindra (2019).
Hanya pada Pemilu 1999 yang dimenangi oleh partai yang cukup dekat dengan pemilih Islam, yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam sejarah pemilu di Sumbar memang tergolong fenomenal, yakni partai yang dekat dengan sosok Sukarno baik PNI, PDI dan PDIP tidak pernah menang.
"Fenomena politik tersebut, semestinya mendorong PDIP melakukan evaluasi secara holistik dengan melakukan penelitian yang tersistematis untuk menggali dan mengetahui perilaku masyarakat (pemilih) di Sumbar," jelasnya.
Dengan melakukan riset secara komprehensif, lanjut Karyono, akan dapat dipotret pelbagai fenomena yang ada di dalam masyarakat Sumbar.
Riset tersebut dapat menggali pelbagai informasi dan persepsi masyarakat lokal tentang partai politik, seberapa suka masyarakat Sumbar terhadap PDIP dan partai lain.
Dapat diketahui pula alasan suka dan tidak suka, alasan mengapa memilih dan tidak memilih. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah juga dapat digali melalui penelitian.
"Melalui riset dapat juga diketahui seberapa besar perubahan geanologi masyarakat di Sumbar," tegas Karyono.
Selanjutnya, dari penelitian itu menghasilkan rekomendasi yang dapat customize untuk menyusun strategi perjuangan partai ke depan. Strategi berbasis riset itulah yang digunakan agar PDIP dapat meningkatkan akseptabilitas dan elektabilitasnya di Sumbar.
"Tentu ada cara agar masyarakat Sumbar bisa menerima, menyukai dan memilih PDIP. Untuk meluluhkan hati masyarakat Sumbar memerlukan pendekatan persuasif dan beradaptasi dengan budaya lokal. Tidak cukup dengan cara-cara parsial, seporadis, dan instan," tuntas Karyono Wibowo, Direktur Eksekutif IPI.