Sabtu, 29/08/2020 14:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kasus harian positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian mencapai 3.003 kasus pada Jumat, (28/8/2020).
Sehingga total kasus yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal maret sebesar 165.887 kasus dan 7.169 diantaranya meninggal dunia.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Menurutnya, jumlah kasus yang besar dan terus meningkat serta belum adanya potensi pelandaian kasus menkonfirmasi ketidakmampuan Pemerintah dalam menyelesaikan menekan laju Pandemi Covid-19.
Angka ini juga menempatkan Indonesia di urutan ke-9 sebagai negara dengan kasus positif terbesar di benua Asia. Jumlah kasus ini juga melampaui kasus positif di China yang merupakan episentrum awal Pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus positif Covid-19 di China hanya 85.013 dengan rata-rata kasus harian sebulan terakhir di bawah 10 kasus.
Gerakan Pencegahan Malaria Harus Konsisten
Yandri Susanto : Pemilu Telah Usai, Mari Bersatu Kembali
Potensi Krisis Jumlah Guru Berkualitas Harus Diantisipasi dengan Tepat
“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah. Apalagi, Pemerintah telah dibekali dengan PERPPU 1/2020, dan UU no 2 /2020 anggaran jumbo, dan sumber daya lainnya yang sangat besar untuk penanganan dan penekanan laju Pandemi Covid-19,” ungkap Syarief Hasan.
Kini rakyat minta pertanggungan jawab Pemerintah tentang hasil dari anggaran tersebut. Dan ternyata bukannya berhasil, malah semakin terpuruk kinerja Pemerintah dan tidak tertutup kemungkinan akan tembus 200.000 orang terinfeksi Covid 19 dalam waktu beberapa bulan kedepan.
Data dari World Health Organization (WHO) pun menunjukkan bahwa positivity rate Indonesia masih sangat tinggi. Perlu diketahui, positive rate adalah persentase kasus positif dibanding total kasus yang diperiksa. Positivity rate di Indonesia terbilang tinggi yaitu 12,63 persen. Sementara menurut WHO, idealnya, positivity rate yang aman adalah di bawah 5 persen.
Syarief Hasan juga mendorong Pemerintah untuk mengikuti rekomendasi WHO yang menyatakan bahwa seharusnya Pemerintah melakukan tes terhadap masyarakat minimal 5% dari total populasi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa pemeriksaan Covid-19 baru mencapai 0,2% dari total penduduk Indonesia. “Tes Covid-19 harus masif dilakukan untuk melokalisir penyebaran Covid-19 sehingga Pandemi dapat lebih mudah ditekan”, ungkapnya.
Syarief Hasan pun mendorong Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan dengan pendekatan penyelesaian dari hulu ke hilir. “Lebih baik fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang jatuh ke minus 5.32%, pengangguran yang bertambah 3.05 juta, dan sudah masuk resesi yang semakin menganga merupakan imbas dari Pandemi Covid-19 yang belum bisa ditanggulangi oleh Pemerintah.”
"Pemerintah juga harus evaluasi kebijakannya dalam hal Job description para Menteri nya, kemana Menteri Kesehatan, mengapa menteri ekonomi urus Covid-19, kemana Mantan Ketua Gugus Covid 19? dan sebagainya Inilah salah satu kelemahan Pemerintah dalam hal menangani Covid-19. sehingga gagal menghentikan Covid-19," ujar Syarief Hasan.
Ia juga menekankan agar Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan. “Banyaknya kasus disebabkan oleh karena kurangnya kepatuhan terhadap protokoler kesehatan. Pemerintah harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan bersikap tegas dalam implementasi New Normal”, tutup Syarief Hasan.
Keyword : Kinerja MPRSyarief HasanCovid-19