Selasa, 20/09/2016 20:30 WIB
Jakarta - Tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kabarnya menyiapkan mahar dukungan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mencapai Rp280 miliar.
Nilai ini merupakan akumulasi dari 28 jursi PDIP di DPRD DKI Jakarta dengan perincian masing-masing kursi dihargai Rp10 miliar. Dengan mahar ini, partai Banteng Moncong Putih kabarnya memutuskan untuk mengusung Ahok dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017.
Terkait hal ini, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk. Lembaga anti korupsi harus bersikap, apakah ini sebagai gratifikasi mengingat Ahok masih menjabat Gubernur dan menjadi calon incumbent (petahana).
"KPK harus masuk untuk deteksi uang pilkada. Kalau kondisi ini dibiarakan, saya khawatir korupsi akan lebih besar terjadi di kemudian hari," kata Adhie.
Jokowi Kemungkinan Pindah dari PDIP, Relawan: Tunggu Saja
PKB dan PPP sepakat Koalisi di Pilkada 2024
Putusan MK Soal Pilpres, HNW: Penting Ada Perbaikan untuk Pemilu/Pilkada ke Depan
Mantan Juru Bicara Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menilai, mahar politik yang besar dari sponsor untuk calon Incumbent akan lebih bahaya dari gratifikasi. Karena itu, sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK wajib hukumnya menelisik aliran dana Pilkada.
"KPK mesti bersikap sebab kalau incumbent kemudian mendapat mahar politik besar dari pengembang, kan gratifikasi posisi," tuntas Adhie.
Keyword : Ahok Mahar Politik PDIP Pilkada Adhie Massardi