Rabu, 15/07/2020 20:20 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Yaman yang didukung internasional menolak proposal baru-baru ini yang diajukan oleh Utusan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Yaman, Martin Griffiths.
"Kami telah secara resmi memberi tahu utusan [PBB] hari ini bahwa proposal yang ia kirimkan kepada kami pada 30 Juni merusak kedaulatan pemerintah dan jelas melampaui misinya sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB," surat kabar Asharq Al-Awsa mengutip juru bicara pemerintah Yaman.
Griffiths bertemu dua minggu lalu dengan Presiden Yaman, Abd Rabbuh Mansur Hadi, dan menyerahkan rancangan proposal deklarasi bersama solusi komprehensif di Yaman setelah membuat amandemen atas permintaan Houthi.
Rancangan deklarasi bersama terdiri dari gencatan senjata yang komprehensif, diikuti oleh langkah-langkah kemanusiaan dan ekonomi.
Pemerintah Yaman Minta PBB Lebih Tegas terhadap Iran Soal Pendaaan Houthi
Krisis Kemanusiaan di Afghanistan Semakin Mengkhawatirkan
PBB Bakal Jadi Tuan Rumah Konferensi Bantuan Kemanusiaan untuk Afghanistan
Keyword : Pemerintah Yaman Lembaga PBB