Senin, 06/07/2020 19:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Budi Waseso mengatakan tidak akan mempermasalahkan pemutusan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah atau instansi manapun jika terdapat ketidakcocokan.
Namun begitu, Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengingatkan agar hendaknya tidak melakukan hal yang bisa dianggap sebagai upaya mendiskreditkan institusi Bulog.
"Bulog memahami Pemerintah Daerah memiliki otoritas dalam melakukan penunjukkan distributor pelaksana program Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), namun Bulog sudah menetapkan kebijakan memberikan kualitas beras terbaik meskipun untuk Program Bansos," kata Budi Waseso di Jakarta, Senin (6/7), menanggapi masih adanya pemberitaan tentang kualitas beras Bulog.
Ia mengatakan dari pemeriksaan dan laporan yang diterima manajemen Bulog, penyaluran program beras Bansos di Kabupaten Bogor untuk tahap I sudah terlaksana dengan menyalurkan beras kualitas terbaik sebanyak 6.000 ton.
MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Kenaikan Suara di Pilpres 2024
2024, Anggaran Bansos Melonjak Tembus Rp22,5 Triliun
Komisi VIII DPR Serahkan Bantuan Sosial ke Asrama Haji Donohuda
"Kami mensinyalir adanya upaya untuk mengganti posisi Bulog sebagai distributor beras Bansos untuk tahap II di Kabupaten Bogor, namun kami tidak mempermasalahkan hal itu, tetapi sekali lagi jangan menjelek-jelekkan Bulog," kata pria yang biasa disapa Buwas itu.
"Kami tidak akan tinggal diam jika ada unsur yang tidak sehat dan akan menggunakan jalur hukum," sambungnya.
Sebelumnya Bulog membantah pemberitaan yang menyatakan bahwa beras Bulog untuk program Bansos di Kabupaten Bogor dinilai berkualitas jelek.
Bulog sendiri memastikan bahwa untuk Program Bansos sudah menggunakan beras kualitas baik sesuai kerjasama yang disepakati dengan Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu penyediaan beras medium untuk Bansos di Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulogi Wahyudi Saleh mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjamin agar kualitas beras Bansos yang disalurkan ke masyarakat adalah kualitas terbaik.
"Kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) yang bertugas untuk koordinasi dengan Tim Pemkab Bogor (Bupati Bogor, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, DPRD Bogor) dan memastikan agar proses penyaluran Bansos berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan standar kualitas beras yang diamanatkan kepada Perum Bulog," kata Tri Wahyudi Saleh.
Ia pun menegaskan bahwa upaya mendiskreditkan kualitas maupun kemasan Bulog yang tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat akan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan.
Hal ini yang harus dipahami masyarakat dan para pihak perbedaan beras kualitas medium dan premium sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan RI.
Keyword : Bantuan SosialBeras BulogBudi Waseso