Sabtu, 27/06/2020 14:50 WIB
Washington, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan sanksi berupa pembatasan visa terhadap sejumlah pejabat China, yang dinilai melanggar otonomi Hong Kong.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan para pejabat yang menjadi sasaran telah bertanggung jawab maupun terlibat, dalam merongrong otonomi Hong Kong, negara kota yang direbut China pada 1997 dari Inggris.
"Amerika Serikat menyerukan China untuk menghormati komitmen dan kewajibannya dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris," kata Pompeo dikutip dari France 24 pada Sabtu (27/6).
Sementara salah seorang Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS menolak untuk mengatakan berapa banyak orang yang terpengaruh, atau bahkan jika mereka semua akan ditolak masuk ke Amerika Serikat.
Donald Trump Dikabarkan Ingin Kendalikan Departemen Kehakiman dan FBI
Trump dan Sekutunya Perkuat Dasar untuk Melawan Potensi Kekalahan dalam Pemilu
Kritik Washington, Putin dan Xi Mengeluarkan Pernyataan Bersama
"Orang-orang yang tunduk pada kebijakan pembatasan visa ini akan dievaluasi untuk kelayakan mereka berdasarkan kebijakan ini ketika mereka berlaku dan mungkin ditolak visa," ujar dia.
China bergerak maju dengan undang-undang keamanan yang akan memberlakukan hukuman untuk subversi dan pelanggaran lainnya di Hong Kong, yang melihat protes pro-demokrasi besar-besaran dan kadang-kadang kekerasan tahun lalu.
Aktivis mengatakan hukum itu akan secara efektif membatalkan kebebasan yang dinikmati oleh Hong Kong, sebagai salah satu pusat keuangan utama dunia.
Tetapi kedutaan besar China di Washington bersikeras dalam sebuah pernyataan bahwa "tidak ada yang memiliki alasan hukum atau hak untuk membuat komentar yang tidak bertanggung jawab atas urusan Hong Kong mengutip Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris."
"Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China. Pihak China akan terus mengambil langkah-langkah kuat untuk menegakkan kedaulatan nasional, keamanan dan kepentingan pembangunan," tegas Kedubes China.