Selasa, 23/06/2020 16:58 WIB
Tokyo, Jurnascom - Menteri Pertahanan Jepang, Taro Kono membantah bahwa Amerika Serikat (AS) meminta pembayaran lebih untuk keberadaan militer AS di negara tersebut.
Bantahan ini disampaikan menyusul laporan mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton dalam bukunya `The Room Where It Happened: A White House Memoir` yang menyebut Presiden AS Donald Trump meminta pembayaran tahunan sebesar US$8 miliar ke Jepang.
"Negosiasi mengenai biaya hosting (pasukan Amerika) belum dimulai," kata Kono dalam konferensi pers pada Selasa (23/6).
"Pemerintah Jepang belum menerima permintaan apa pun dari Amerika Serikat sehubungan dengan masalah ini," imbuh dia.
AS dan Sekutu Asia Mendorong Dibentuknya Panel Baru untuk Pantau Sanksi Korea Utara
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Perjanjian saat ini yang mencakup 54.000 tentara AS yang ditempatkan di Jepang akan berakhir pada Maret 2021 mendatang.
Saat ditanya apakah menurutnya biaya hosting militer AS saat ini tepat, Kono menjawab, "Aliansi Jepang-AS adalah aset publik yang berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan ini. Pengaturan yang menguntungkan bagi satu pihak tidak akan bertahan lama".
Kono mengatakan dia tidak bisa mengomentari secara spesifik apa yang telah ditulis Bolton, karena sejauh ini dia tidak berhasil mendapatkan salinan buku tersebut.
Klaim yang dilaporkan Bolton ini sejalan dengan laporan Kebijakan Luar Negeri tahun lalu bahwa Trump mencari pembayaran empat kali lipat tahunan menjadi sekitar US$8 miliar, sebagai bagian dari upayanya untuk mendorong sekutu-sekutunya untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka.
Keyword : Jepang Biaya Keamanan Amerika Serikat