Senin, 13/04/2020 13:35 WIB
Tokyo, Jurnas.com - Pesan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe agar masyarakat tetap tinggal di rumah selama pandemi virus corona (Covid-19), rupanya membuat warganet murka.
Apalagi instruksi Abe terkait pembatasan sosial (social distancing) hanya bersifat sukarela, dan tidak ada kebijakan mengenai pemberian kompensasi kepada masyarakat.
Sejumlah warganet di Twitter, sebagaimana dikutip dari Associated Press pada Senin (13/4), mengutuk Abe karena bertindak seperti seorang bangsawan.
Video berdurasi satu menit yang dirilis pada Minggu (12/4) kemarin, menunjukkan Abe duduk di rumah dengan tanpa ekspresi, sembari memeluk anjingnya, membaca buku, menyeruput kopi, dan mengklik remote control.
Prabowo temui PM Jepang bahas kolaborasi industri dan pertahanan
Terancam Perombakan Kabinet, Menteri Perindusrrian Jepang Ingin Tetap Bertugas
Ketua DPR Ajak Jepang Investasi di Proyek IKN Nusantara
Penghibur Gen Hoshino muncul di bagian video tetapi kemudian mengatakan klip dirinya memetik gitar di rumah digunakan tanpa seizinnya.
Abe mendeklarasikan darurat nasional di Tokyo dan enam prefektur lainnya pada Selasa pekan lalu, dan memperluasnya secara nasional pada Sabtu kemarin.
Dia meminta orang untuk tinggal di rumah dan mengurangi interaksi sebanyak 80 persen. Dia mengatakan penutupan non-bisnis menunggu sampai efek dari permintaan tinggal di rumah dievaluasi.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike meminta bisnis yang tidak penting seperti bar nyonya rumah, bioskop, dan sekolah ditutup hingga 6 Mei, dengan beberapa pengecualian.
Saitama, di utara Tokyo, memulai penutupan bisnis yang tidak penting Senin ini, dan Gubernur Motohiro Ono mengatakan dia berencana untuk meminta dukungan keuangan kepada pemerintah pusat untuk mengompensasi penutupan bisnis.
Diketahui, banyak perusahaan Jepang terkesan lamban untuk beralih ke pekerjaan jarak jauh, dan masih banyak orang pergi kerja setiap hari.
Padahal hingga Senin (13/4) ini, Jepang memiliki 7.255 kasus infeksi virus corona, dan 114 kematian yang dikonfirmasi, menurut data terakhir pemerintah.