Jum'at, 03/04/2020 11:19 WIB
New York, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan saat ini terjadi krisis uang tunai, karena tidak dibayarnya iuran oleh negara-negara anggota.
Dikutip dari Associated Press pada Jumat (3/4), kondisi itu semakin diperburuk oleh pandemi virus corona baru (Covid-19) di seluruh dunia.
Dalam suratnya kepada 193 negara anggota, Guterres menyebut bahwa pembayaran yang tidak terpenuhi untuk operasi anggaran rutin telah mencapai US$2,27 miliar.
"Dan kami tidak memiliki indikasi yang jelas kapan pembayaran ini dapat diterima," ujar Guterres, sembari mengungkapkan bahwa Amerika Serikat telah berutang US$486,7 juta.
Rusia Kirimkan Minyak ke Korea Utara Lebihi Jumlah yang Diamanatkan PBB
Hari Ini Dewan Keamanan PBB Gelar Pemungutan Suara soal Keanggotaan Palestina di PBB
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
Dia mengumumkan pembekuan sementara perekrutan, mendesak semua negara untuk membayar iuran, dan mengadopsi langkah-langkah untuk memungkinkan PBB lebih baik mengatasi krisis uang tunai.
Guterres mengatakan PBB mengakhiri 2019 dengan tunggakan US$711 juta, "tingkat tertinggi selama satu dekade dan peningkatan 34 persen pada 2018."
"Tunggakan tingkat tinggi ini sekarang diperparah oleh penurunan tajam dalam pembayaran penilaian oleh negara-negara anggota, yang saat ini berdiri di 42 persen dibandingkan dengan 50 persen pada saat ini di tahun-tahun sebelumnya," kata dia.
Anggaran operasional tahunan PBB untuk tahun 2020 adalah hampir US$3,1 miliar, dan Guterres mengatakan kesenjangan antara yang direncanakan dan yang sebenarnya sudah lebih dari US$220 juta.
"Cadangan tunai saat ini sekitar US$ 1,4 miliar hampir tidak cukup untuk mempertahankan operasi lapangan sampai akhir Juni, dan tidak memungkinkan hampir US$ 1,1 miliar pembayaran untuk pasukan dan polisi yang berkontribusi negara untuk siklus triwulanan Maret dan Juni," tandas Guterres.
Keyword : Krisis Uang Tunai PBB Antonio Guterres