Selasa, 17/03/2020 12:01 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Malaysia berencana akan memberlakukan lockdown mulai 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Pemerintah Indonesia harus bisa mengantisipasi situasi tersebut.
Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo mengatakan, situasi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pekerja migran Indonesia.
"Seluruh perwakilan RI di Malaysia harus siap siaga membuka posko informasi 24 jam (tak boleh digantikan mesin penjawab) untuk menampung keluh kesah dan mengambil tindakan yang diperlukan agar pekerja migran Indonesia terhindar dari mara bahaya," kata Wahyu.
Wahyu mendesak, agar seluruh Perwakilan RI di Malaysia memberikan layanan non diskriminatif dan tidak boleh membeda-bedakan perlakuan dari status keimigrasian.
Respons Kemenlu soal Jasad ABK Indonesia yang Dilarung Disebut Normatif
Migrant CARE Desak Pemerintah Pastikan Pekerja Migran Indonesia Tak Dikucilkan
Pemerintah Indonesia Diminta Tak Abaikan Pekerja Migran di Tengah COVID-19
Selan itu, Wahyu juga mendesak Kemenaker RI mengambil kebijakan yang tegas untuk menunda keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia dan mengambil tindakan antisipatif agar para calon pekerja migran Indonesia tidak terkatng-katung.
"Perbatasan-perbatasan yang terhubung langsung dengan Malaysia harus menyiagakan segala kesiapan dan kemungkinan mengantisipasi dampak lockdown ini," ujar Wahyu.
"Kesiapsiagaan ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang yang gagal berangkat di pelabuhan atau terminal keberangkatan," sambungnya.