Rabu, 19/02/2020 16:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 07 Tahun 2018 tentang ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen guna melindungi perusahaan BUMN di sektor semen. Pasalnya, saat ini, industri semen mengalami kelebihan kapasitas produksi.
"Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada BUMN Semen dengan jalan merevisi Permendag No 07 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen," kata Kapoksi F-PKS di Komisi VI DPR RI, Amin Ak, di Senayan, Jakarta, Rabu (19/02/2020).
Menurut Amin Ak, saat ini, Produksi semen yang dihasilkan PT Semen Indonesia kurang lebih mencapai 120 juta ton pertahun.
"Dan hanya terserap (oleh) pasar, sebanyak 70 juta ton. Jadi, masih terjadi kelebihan supply sebesar 50 juta ton," katanya.
Tidak terserapnya produksi semen tersebut, kata Amin Ak, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti, masuknya semen impor dari Cina dan munculnya pabrik-pabrik semen baru milik swasta.
"Sebetulnya harga jual semen indonesia di dalam negeri paling murah dibanding dengan harga-harga semen di negeri tetangga atau di Cina. Harga Semen Indonesia berkisar 58 USD/ton sedangkan Cina menjual semen dalam negeri mereka 98 USD/ton. Namun semen dari Cina yang masuk ke Indonesia dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga produk BUMN Semen. Hal itu terjadi karena adanya predatory pricing yang sudah cukup lama menjadi perhatian banyak pihak," bebernya.
Selain mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 07 tahun 2018, Komisi VI DPR RI, kata Amin, juga meminta pemerintah untuk melakukan moratorium pendirian pabdik semen baru.
"Komisi VI DPR RI juga meminta Pemerintah untuk melakukan moratorium pendirian pabrik semen baru. Disisi lain Komisi DPR RI juga meminta BUMN semen untuk terus meningkatkan efisiensi agar tetap bisa menjadi market leader di tingkat regional," tuntas Amin Ak.
Keyword : PermendagImpor SemenPKS