Rabu, 19/02/2020 15:05 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi VII DPR memanggil jajaran direksi PT Freeport Indonesia untuk menjelaskan langkah korporasi tersebut pascadivestasi saham.
"Kami ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Freeport setelah proses divestasi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno, Rabu (19/2/2020).
Selain rencana pascadivestasi, DPR juga meminta Freeport menjelaskan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga.
Jajaran pimpinan Freeport yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Direktur Utama Tonny Wenas, Wakil Dirut Jenpino Ngabdi, Direktur Pengembangan Masyarakat Claus Wamafma, dan Vice President Hubungan Pemerintah dan Pengembangan Smelter Harry Panca Sakti.
KPK Cecar Petinggi PT Taspen Soal Pengelolaan Investasi Rp1 Triliun
Fahri Sarankan PKS Pertimbangkan dengan Matang Keinginan Gabung ke Pemerintah
Komisi III Dukung Pembangunan Lapas di Babel: Solusi Overkapasitas Selain Restorative Justice
Rapat dimulai sekitar pukul 10.40 WIB setelah kehadiran anggota Dewan memenuhi kuorum.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk direktur baru Freeport Indonesia asal Papua, yakni Claus Wamafma.
Penetapan direksi baru itu dilalukan pada 7 Februari 2020.
Arya mengemukakan Claus Wamafma yang lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu sebelumnya menjabat sebagai Senior Vice President Social Responsibility and Community Development Freeport Indonesia.
Masuknya putra Papua sebagai direktur di perusahaan itu, tambahnya, menunjukkan sumber daya manusia (SDM) Papua mampu mengisi jabatan strategis di sebuah perusahaan besar.
"Pemerintah memang mendorong Freeport Indonesia untuk merekrut orang Papua. Namun, penunjukan direksi dilakukan secara profesional, sesuai tugas yang diembannya," katanya.
Arya memaparkan jumlah pegawai Freeport Indonesia sebanyak 7.096 orang. Sebanyak 2.890 orang atau 40,7 persen merupakan orang Papua, sebesar 57,2 persen merupakan non-Papua, dan sisanya ekspatriat.