Salah Sebut Nama Teluk Persia, Iran Kecam Korea Selatan

Rabu, 22/01/2020 17:31 WIB

Teheran, Jurnas.com - Pemerintah Iran mengecam Korea Selatan karena salah menyebut Teluk Persia dan mengirim misi militer ke perairan selatan Iran di bawah tekanan dari Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Abbas Mousavi mengecam Kementerian Pertahanan Korea Selatan karena merujuk ke Teluk Persia dengan nama palsu.

Sebelumnya, Korea Selatan mengumumkan keputusan untuk memperluas wilayah operasional unit anti pembajakannya dari Teluk Aden ke Teluk Oman dan Teluk Arab-Persia.

"Berdasarkan pengetahuan dan pembenaran yang mana Korea Selatan berusaha untuk mengirim pasukan militer ke wilayah tersebut ketika Kementerian Pertahanannya bahkan tidak tahu nama bersejarah Teluk Persia?" kicau Mousavi dalam bahasa Persia dan Korea Selatan.

"Saling menghormati dan menerima kenyataan adalah dasar hubungan antara negara-negara beradab," sambungnya.

Teluk Persia adalah rute perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah ke Afrika, India dan China. Teluk ini disebut oleh para sejarawan dan teks-teks kuno sebagai "Persia" sejak Kekaisaran Achaemenid didirikan di tempat yang sekarang disebut Iran.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan sudah memutuskan untuk memperluas sementara lingkup kegiatan unit Cheonghae yang beranggotakan 302 orang mengingat situasi saat ini di Timur Tengah.

Ia juga mencatat bahwa gugus tugas angkatan laut akan beroperasi secara terpisah dari koalisi militer pimpinan AS, yang telah dikerahkan ke perairan Teluk Persia dengan dalih melindungi jalur pelayaran.

Selama beberapa bulan terakhir, AS berusaha membujuk sekutunya bergabung dalam Konstruksi Keamanan Maritim Internasional, untuk memastikan keamanan pengiriman pedagang di Selat Hormuz dan jalur pelayaran strategis Timur Tengah lainnya.

Pekan lalu, Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris kembali menyerukan agar Seoul bergabung dalam misi angkatan laut di tengah ketegangan antara kedua sekutu mengenai kesepakatan pembagian biaya militer.

Republik Islam percaya bahwa aliansi semacam itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan kehadiran militer tidak sah Barat di wilayah tersebut dan memicu ketidakamanan. (Press TV)

TERKINI
KPK Sebut Nilai Gratifikasi Eks Bupati Probolinggo Rp149 miliar Berbeda dengan Berkeley, UCLA Tangani Protes Mahasiswa Pro-Palestina dengan Panggil Polisi KPK: Investasi Fiktif di PT Taspen Mencapai Ratusan Miliar Wujudkan Swasembada, Kementan Gelar ToT Antisipasi Darurat Pangan Nasional