Senin, 23/12/2019 16:08 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebut sistem penilaian yang digunakan dalam ujian nasional (UN) tidak adil.
Pasalnya, hasil belajar keras peserta didik selama tiga tahun di jenjang pendidikan SMP maupun SMA, ditentukan oleh tes yang berdurasi dua hingga tiga jam.
"Bayangkan, tiga tahun sekolah, 2-3 jam dites, berdasarkan itu menilai seberapa hebatnya ini anak. Ini hal yang tidak adil," kata Mendikbud dalam kegiatan taklimat media di Gedung Kemdikbud Jakarta pada Senin (23/12).
Padahal menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, kata Nadiem, UN seharusnya mengevaluasi sistem, bukan menentukan prestasi siswa.
Puncak Hardiknas, Mendikbudristek Sebut Merdeka Belajar Sukses
Nadiem Bantah Kurikulum Merdeka Cuma Efektif di Kota Besar
Pidato Hardiknas Terakhir, Nadiem Titip Merdeka Belajar
Selain itu, Nadiem memandang UN mendorong siswa hanya untuk menghafal mata pelajaran (mapel), alih-alih menguasai kompetensi. Penilaian ini menurut dia tidak komprehensif.
"Pertanyaan (soal UN) bersifat informasi. Ini memang dibutuhkan, tapi apakah itu mengetes kompetensi secara riil? Kan tidak," terang dia.
Karena itu, dalam Empat Pokok Kebijakan Mendikbud bertajuk `Merdeka Belajar` yang diluncurkan beberapa waktu lalu, Nadiem menelurkan Asesmen Kompetensi Minimum sebagai pengganti UN.
Dia mengatakan, Asesmen Kompetensi Minimum akan memberikan penilaian secara komprehensif kepada peserta didik, baik kemampuan secara informatif, analisa, dan pengaplikasian.
"Asesmen kompetensi ini sama seperti bos yang memberikan penilaian langsung kepada pegawainya. Bukan hanya mengetes informasi yang dihafal, tapi juga mengetes apakah murid bisa mengaplikasikan informasi ini, untuk analisa dan aplikasi yang riil," tandas dia.