Jum'at, 29/11/2019 17:17 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menilai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti jabatan eselon III dan IV dengan artificial intelligence atau robot pintar merupakan gagasan yang bagus.
Meski demikian, kata Gus Yaqut, pemerintah harus memahami terlebih manfaat dan dampak dari pemangkasan atau alih fungsi pejabat eselon III dan IV ke robot pintar. Sebab, tak semua satuan kerja eselon III dan IV tanggung jawabnya bisa dialih fungsikan.
Dia khawatir apabila semua dialih fungsikan ke robot pintar, pelayanan publik menjadi tidak efektif dan menjadi amburadul.
"Ya bagus saja (wacana ganti Eselon III - IV dengan artificial intelligence. Tapi harus dipahami kompleksitas birokrasi. Jangan hanya karena ingin debirokratisasi, malah pelayanan masyarakat menjadi amburadul," kata Gus Yaqut saat dihubungi Jurnas.com, Jumat (29/11/2019).
DPR Harap Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran
May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh
Sahroni Apresiasi Polda Metro Ungkap Mayat dalam Koper: Hukum Maksimal Pelaku
Menurut Wakil ketua Komisi II DPR RI ini, pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu, agar nantinya tidak merusak system birokrasi dan pelayanan masyarakat jadi bisa lebih baik pasca diterapkan.
"Iya (Perlu Kajian terlebih dahulu), Jangan maunya cepat tapi tidak tepat. Keinginan yang baik jangan sampai hanya merusak sistem," ujar dia.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan mengganti pegawai negeri sipil (PNS) dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Hal ini sejalan dengan program pemangkasan pejabat eselon di lingkungan kementerian dan lembaga (k/l).
"Kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV, kita akan lakukan yang III dan IV akan kita potong," jelas Jokowi di acara CEO Forum di Ritz-Charlton, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Menurut Jokowi, program pemangkasan pejabat eselon di kementerian dan lembaga dalam rangka reformasi birokrasi yang selama ini dibutuhkan oleh para pelaku usaha.
Pasalnya, lanjut Jokowi, selama ini birokrasi menjadi salah satu kendala investasi masuk ke Indonesia. "Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN (Tjahjo Kumolo) diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu. Tapi sekali lagi, ini juga akan tergantung omnibus law ke DPR," kata Jokowi.