Rabu, 27/11/2019 20:06 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil mengungkapkan para kiai-kiai dan alim ulama di kampung - kampung menginginkan agar pemilihan presiden (Pilpres) dikembalikan ke lembaga MPR.
Hal itu dikarenakan sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 terlalu banyak mudharat, ketimbang manfaatnya.
"Mengenai Pilpres kembali MPR, itu keputusan (sudah ada sejak) Munas NU di Kempek, Cirebon, tahun 2012. Kiai-kiai menimbamg mudharot dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Kiai Said Aqil setelah melangsungkan silaturahmi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).
Kiai Said juga menganggap, dikembalikannya pilpres ke MPR bukan suatu kemunduran demokrasi. Sebab, demokrasi merupakan hanyalah sebuah alat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.
Kemenhub dan Pemprov Papua Susun DED Pengembangan Pelabuhan Korido
Bersyukur atas Pembebasan WNI, HNW Apresiasi KemLuRI
MPR Bahas Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila
"Demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menujukan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat," katanya.
"Pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial. Kemarin baru saja (Pilpres) betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan (bahaya Pilpres secara langsung)," katanya.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan usulan dari PBNU akan menjadi suatu pertimbangan bagi para pimpinan MPR bersama seluruh anggota parlemen lainnya di senayan.
Menurutnya, PBNU menginginkan proses pemilihan yang lebih baik tanpa menimbulkan banyak dampak negatif.
"Lebih tinggi kemaslahatannya lebih baik dikembalikan ke MPR, ketimbang Pemilihan langsung karena lebih banyak mudaratnya itu adalah hasil Munas PBNU di pesantren di Kempek, Cirebon, pada tahun 2012 lalu," katanya.