Sabtu, 19/10/2019 07:59 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Jelang penyusunan kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-Ma`ruf Amin, posisi menteri BUMN menjadi salah satu sorotan. Kementerian BUMN diharapkan tidak diduduki kader partai politik (Parpol).
Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika pos menteri BUMN diisi oleh orang partai, maka akan rawan menjadi sapi perahan atau mesin ATM partai.
"Sebaiknya sih diisi oleh kalangan profesional, yang memiliki kemampuan memanajeri Perusahaan," kata Pangi, Jakarta, Jumat (18/10).
Namun, kata Pangi, jangan sampai kalangan profesional ini membawa agenda kepentingan para pebisnis.
Diskon Tarif Listrik Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Erick Thohir Sebut Korupsi di BUMN Tak Bisa Dihilangkan
Kejagung Soal Pemeriksaan Erick Thohir dan Boy Thohir: Nanti Disampaikan Penyidik
"BUMN ini seharusnya menjadi alat negara untuk menghasilkan uang, dimana uang ini untuk menutupi defisit seperti PLN atau BPJS Kesehatan," tegasnya.
Sehingga manfaat BUMN sangat dirasakan oleh rakyat. Jangan malah rakyat yang dibebankan untuk menutupi defisit, dengan cara menaikkan harga listrik ataupun iuran BPJS Kesehatan.
Menanggapi wacana Erick Thohir untuk menjabat Menteri BUMN, Pangi menyebut, mantan Ketua TKN itu tidak layak diposisi tersebut.
"Saya rasa Erick Thohir cocok jika menjadi Menpora. Karena pengalamannya sebagai Ketua Panitia Asian Games, pernah menjadi Ketua Umum KOI, pernah membeli Inter Milan, DC United," jelas Pangi.