Selasa, 24/09/2019 13:44 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengakui kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan semakin parah akibat perubahan iklim pada Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
JK, begitu Jusuf Kallah disapa mengatakan hal itu merupakan salah satu contoh bahwa cuaca ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim menjadikan negara yang rawan bencana menjadi lebih rentan.
"Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim," tegas Wakil JK dalam pidato singkatnya pada Climate Action Summit di General Assembly Hall, Senin (23/9).
JK memaparkan, di Indonesia sudah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target ambisius sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional hingga tahun 2030.
Indonesia Technology Investment Summit 2024 untuk Lawan Perubahan Iklim dengan IT
Gus Halim: Aksi Tanggap Perubahan Iklim Harus Melibatkan Masyarakat Desa
Gus Halim: 5 dari 18 Tujuan SDGs Desa Berkaitan dengan Perubahan Iklim
"Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret… dan realistis," tegas JK.
"Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative (LCDI). Sebuah inisiatif yang berjalan seiring dengan keuntungan ekonomi dan social," ujarnya.
Selain itu, Indonesia juga telah mengintensifkan aksi iklimnya, melalui Solusi Berbasis Alam, dengan merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis pada tahun 2030 dan melestarikan secara intensif daerah bakau dan daerah pesisir.
Jusuf Kalla mengatakan keberhasilan implementasi Perjanjian Paris tidak bergantung pada individu namun pada upaya kolektif. "Kami mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan," ajaknya.
Keyword : Jusuf KallaPerubahan Iklim