Kamis, 11/07/2019 06:01 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Rencana penerapan tiket parkir berbayar (secure parking) bagi kendaraan bermotor di Universitas Indonesia (UI) menuai pro dan kontra. Hanya kurang dari seminggu sebelum masa uji coba pada 15 Juli nanti, protes dari mahasiswa dan warga terus bermunculan.
Iqbal (26), warga Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat merupakan satu dan sekian banyak pengguna kendaraan roda dua yang resah dengan adanya rencana tersebut. Pasalnya, setiap hari dia sudah terbiasa menggunakan jalur UI untuk menuju ke lokasi kerja.
“Sudah dua tahun terakhir saya lewat UI kalau mau ke tempat kerja. Soalnya kalau lewat Margonda (Depok) atau jalur lain, malah lebih jauh karena jalurnya jadi memutar. Masa ini mau numpang lewat aja mesti bayar?” kata Iqbal kepada Jurnas.com.
Hal yang sama juga dirasakan oleh Evi (22). Menurut perempuan yang berdomisili di Kelurahan Tugu, Cimanggis itu, pemberlakuan tiket berbayar hanya akan menyulitkan warga yang menggunakan jalur tersebut untuk beraktivitas.
Ketum PBNU Resmi Jabat Ketua MWA Universitas Indonesia
Bobon Tantang BEM UI
Terima UI Supermileage Vehicle Team, Ketua MPR Dorong Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia
“Sekalipun 15 pertama gratis, bagaimana kalau waktu tempuh dari gerbang utama ke kutek 10 menit, lalu antrian di gerbang untuk bayar parkir lebih dari lima menit. Ini kan jelas merugikan,” ujar Evi.
Pihak UI sendiri membenarkan adanya penerapan parkir berbayar tersebut. Seluruh kendaraan yang masuk ke area UI di atas 15 menit akan dikenakan sejumlah biaya, yakni Rp5.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil.
Kepala Kantor Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Rifelly Dewi Astuti dalam kesempatan terpisah menerangkan, kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan kampus hijau yang ramah lingkungan, dengan menjaga kualitas udara UI dari emisi gas buang.
“(Juga) mendorong sivitas UI menggunakan transportasi publik yang tersedia di UI,” terang Rifelly saat dihubungi Jurnas.com.
Adapun kebijakan tersebut, lanjut Rifelly, nantinya akan tetap dievaluasi setelah dilakukan uji coba, yang rencananya dilaksanakan pada 15-31 Juli mendatang.
Sementara merespon keberatan warga sekitar dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan jalur keluar di Kutek dan masuk di Kukel (Kukusan Kelurahan), Rifelly menyebut UI sudah menyiapkan jalur bor utara dan selatan.
“Bor Utara dan selatan, yang bebas dilalui tanpa bayar. Silahkan digunakan,” tutur dia.
“Intinya sudah ada jalur untuk yang akan melintasi UI menuju Jakarta atau Margonda, jangan khawatir,” imbuh Rifelly.
Sebelumnya, BEM UI memprotes parkir berbayar di lingkungan kampus. Dalam aksi yang digelar Senin lalu, BEM UI menyebut kebijakan tersebut tidak masuk akal, karena rektorat dianggap tidak bisa membedakan antara jalan umum dan parkiran.
“Kami menolak kebijakan UI tentang secure parking. Salah satu logika berpikirnya ialah tidak bisa membedakan jalan dan parkiran,” terang mahasiswa UI, Manik Margana Mahendra.
Penerapan Parkir Berbayar Perlu Dikaji Ulang
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah meminta UI mengkaji ulang rencana penerapan parkir berbayar. Pasalnya, UI merupakan perguruan tinggi negeri, yang dalam hal ini kawasannya merupakan milik negara.
Belum lagi aktivitas warga sekitar dan masyarakat pengguna jalan akan terganggu karena harus memutar jauh, dengan adanya penerapan parkir berbayar ini.
“Itu kan kampus negeri, milik negara. Masyarakat berhak, yang penting dikelola dengan baik. Karena kalau seperti itu, jadi kebijakan terkesan otoriter,” jelas Trubus kepada Jurnas.com.
“Harus dikaji ulang, artinya kalau perlu dicabut saja, karena bertetangan dengan kepentingan publik. Harus mempertimbangkan aspek yang lebih luas,” lanjut dia.
Jika pun nanti rencana ini diterapkan 100 persen, kata Trubus, maka UI memiliki tanggung jawab untuk membuka secara terang benderang dana hasil parkir berbayar.
“Artinya itu dananya, dana publik. UI harus ada pertanggungjawabannya,” papar Trubus.
Keyword : Tiket Berbayar Universitas Indonesia