Jum'at, 14/06/2019 17:21 WIB
Bandar Lampung, Jurnas.com - Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) siap mengawal program kerakyatan pemerintahan Jokowi-KH Ma`ruf Amin 2019-2024.
Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Badri mengatakan, Rakyat Indonesia telah sukses menghantarkan Jokowi menjadi Presiden RI kedua kali dalam Pilpres 2019.
Jokowi berpasangan dengan KH Ma`ruf Amin menang di Lampung dengan total suara 2.853.585 (59.34%), mengalahkan Prabowo-Sandiaga 1.955.689 (40.66%).
Usulan Penundaan Bansos Sampai Pemilu Tuntas Dinilai Tidak Tepat
Waspada, Tingginya Penetrasi Internet pada Anak Bikin Perundungan di Dunia Maya Kian Marak
Ketua MPR Dorong Kemendikbud Tambah Materi Sejarah Perjuangan Perempuan
Kata Badri, kemenangan Jokowi-Ma`ruf harus segera bermanfaat bagi rakyat, khususnya di Lampung.
"Suka atau tidak, kemenangan Jokowi adalah kemenangan rakyat. Tugas kita semua adalah memastikan semua program Jokowi dirasakan langsung oleh seluruh rakyat. Khususnya rakyat Lampung," ujar Badri dalam konferensi persnya di Bandar Lampung, Jumat (14/6).
Badri menegaskan semua pihak yang berusaha memanipulasi, menghalangi, atau mensabotase program Jokowi adalah musuh rakyat yang akan berhadapan dengan SPRI.
“Dan kami menetapkan mereka sebagai musuh rakyat yang harus dilawan. Seluruh rakyat berhak melawan mereka. Harus ada hukuman yang tegas kepada semua musuh-musuh rakyat manipulator dan tukang sabot program Jokowi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti prioritas program Presiden Jokowi yang sudah berjalan dan harus dipastikan dirasakan langsung oleh rakyat. Program Presiden Jokowi lima tahun kedepan akan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar bisa mempercepat pembangunan Indonesia.
"Dalam waktu lima tahun kedepan, tidak boleh lagi ada rakyat Lampung yang tidak sekolah, karena pemerintah Jokowi telah memberikan dana dan fasilitas yang cukup untuk semua anak Indonesia sekolah sampai kuliah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Cari, temukan dan laporkan kalau ada anak tidak bisa sekolah," tegasnya.
Kata Badri, tidak boleh adalagi rakyat sakit dan mati karena tidak punya uang untuk ke puskesmas dan rumah sakit, karena pemerintahan Jokowi telah menyediakan dana dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk seluruh rakyat.
“Tidak boleh lagi ada gizi buruk dan gizi kurang di seluruh Lampung yang tidak tertangani oleh pemerintah. Cari, temukan, dan laporkan kalau ada pasien tidak bisa berobat," tegas Badri.
Ia juga menegaskan agar semua orang miskin dan orang tidak mampu dipastikan mendapatkan jatah Program Harapan Hidup (PKH) yang telah disediakan oleh kementerian sosial.
"Jangan ada lagi orang miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perhatian dan fasilitas PKH dari pemerintah. Mereka harus mendapatkan tempat tinggal yang layak dialiri listrik dan cukup makan yang bergizi. Cari dan laporkan jika masih ada yang belum mendapatkan," ujar Badri.
Ia juga mengajak rakyat mengawal program penuntasan reformasi agraria yang sudah berjalan selama 5 tahun terakhir.
Semua tanah yang terlantar, kata Badri, harus dimanfaatkan oleh rakyat untuk berproduksi meningkatkan kemakmuran bersama.
"Jangan ada lagi rakyat yang belum mensertifikasikan tanahnya," tegasnya.
SPRI juga menurutnya akan mengawal program Dana Desa dengan memastikan semua desa di Lampung memiliki embung desa, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
Kemudian desa harus memiliki lapangan olahraga, dan produksi unggulan. Ia mengingatkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Dana Desa agar segera diwujudkan.
“Seluruh rakyat desa harus sehat. Seluruh anak desa harus bisa sekolah setinggi-tingginya. Seluruh rakyat harus terlibat dalam pembangunan desa," katanya.
Seluruh desa, lanjut Badri, harus terkoneksi dengan dengan kota dan memiliki sarana transportasi desa. Seluruh desa harus ada produksi unggulan dan pasarnya yang pasti meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Seluruh desa harus ada program kebudayaan dan menjadi desa wisata,” tuntas Badri.