Rabu, 12/06/2019 09:17 WIB
Beirut, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Gebran Bassil mengatakan, Lebanon memboikot konferensi yang akan dipimpin Amerika Serikat (AS) di Bahrain.
Beirut tak mendukung proposal kontroversial Presiden Donald Trump untuk perdamaian antara Israel-Palestina yang dijuluki kesepakatan abad ini, karena Palestina tidak ikut serta dalam acara tersebut.
"Kami tidak akan berpartisipasi dalam konferensi Bahrain (dijadwalkan 25-26 Juni) karena Palestina tidak berpartisipasi dan kami lebih suka memiliki gagasan yang jelas tentang rencana perdamaian yang diusulkan. Kami tidak diajak berkonsultasi mengenai (rencana)," kata Bassil, Selasa (11/6).
Pernyataan itu muncul setelah seorang pejabat senior Gedung Putih yang tidak disebutkan namanya mengatakan, Jordan, Mesir dan Maroko akan mengirim perwakilan ke Manama.
Diizinkan Rektor, Polisi Tangkap Puluhan Pengunjuk Rasa pro-Palestina di Universitas Columbia
Bentrokan Sengit Melanda Protes atas Perang Gaza dengan Penentangnya di Kampus UCLA
Penduduk Israel Utara Bersiap Hadapi Kemungkinan Perang Habis-habisan dengan Hizbullah
Mei sebelumnya, Uni Emirat Arab, Qatar dan Arab Saudi sudah mengumumkan akan berpartisipasi dalam konferensi tersebut.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan gerakan perlawanan Hamas telah menyerukan pemboikotan Arab terhadap Bahrain.
Hamas, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 20 Mei, juga meminta negara-negara Arab untuk memberikan dukungan kepada rakyat Palestina untuk menghadapi dan menggagalkan kesepakatan abad ini AS.
"Kami mengikuti dengan keprihatinan besar pengumuman AS tentang mengadakan lokakarya ekonomi Juni mendatang di ibukota Bahrain, Manama," kata Hamas.
Gerakan itu juga mengecam keikutsertaan negara Arab dalam merumuskan dan melaksanakan kesepakatan tersenut. Hamas mengatakan, setiap peserta konferensi Bahrain yang dipimpin AS akan dianggap penyimpangan dari nilai-nilai Arab dan Islam.
Rencana perdamaian Trump menuai penolakan pemerintah Palestina menjelang pembukaannya pada akhir Ramadan dan pembentukan kabinet baru Israel, kemungkinan besar pada Juni.
Berbicara di kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki pada 16 April, Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam inisiatif tersebut, menyatakan bahwa itu "mati."
Shtayyeh mencatat, negosiasi dengan AS tidak berguna setelah relokasi kedutaan negara itu dari Tel Aviv ke Yerusalem al-Quds, yang dianggap Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.