Pejabat Keuangan AS Minta Pembatasan Huawei Ditunda

Senin, 10/06/2019 11:01 WIB

Washington, Jurnas.com - Seorang pejabat keuangan Gedung Putih, Amerika Serikat meminta Presiden Donald Trump menunda regulasi yang membatasi bisnis perusahaan AS dengan Huawei.

Dikutip dari TIME, permintaan tersebut disampaikan dalam sepucuk surat kepada Wakil Presiden AS Mike Pence, pada Senin (10/6).

Kepala pejabat anggaran Gedung Putih, Russell Vought menyarankan Trump menunda ketentuan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2019, yang melarang lembaga eksekutif, kontraktor pemerintah, atau perusahaan manapun yang menerima pinjaman atau hibah pemerintah menggunakan peralatan Huawei.

Dalam keterangannya yang dibocorkan oleh sumber anonim, Vought memperingatkan bahwa UU tersebut berpotensi membebani perusahaan AS, yang sudah menggunakan teknologi Huawei.

Wall Street Journal yang melaporkan surat Vought sebelumnya juga menyebut UU itu dapat mengurangi jumlah perusahaan AS, yang selama ini menyumbang devisa bagi pemerintah.

Seperti diketahui, pemerintahan Trump membatasi Huawei karena dinilai mengancam keamanan nasional, dan mendesak negara sekutu untuk mengeluarkan larangan terhadap teknologi 5G Huawei.

Pemerintah juga telah memasukkan perusahaan raksasa asal China itu ke dalam daftar hitam (blacklist), dan memutus pasokan komponen yang berasal dari AS, yang diperlukan untuk membuat ponsel pintar.

TERKINI
Kurang dari Sebulan, Korban Tewas Wabah Ebola di Kongo Tembus 100 Orang Kemenhaj Tertibkan Oknum KBIHU Nakal Diduga Tipu Jemaah Haji Tiba di Barcelona, Paus Leo Bakal Berkati Menara Gereja Tertinggi di Dunia Ini Strategi Bank Indonesia Kuatkan Nilai Rupiah