Kamis, 06/06/2019 06:40 WIB
Sudan, Jurnas.com - Para pemimpin protes Sudan sepenuhnya menolak tawaran militer untuk dimulainya kembali perundingan tanpa syarat setelah korban tewas pembubaran paksa aksi unjuk rasa meningkat menjadi 101 orang.
Korban meningkat pada Rabu (5/6) setelah kelompok dokter yang bersekutu dengan gerakan protes mengatakan, 40 mayat dievakuasi dari Sungai Nil dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter.
Komite Sentral Dokter Sudan mengatakan mayat-mayat itu diambil dari sungai pada Selasa (4/6), sehari setelah pasukan keamanan menyerang demonstran di luar markas militer di ibukota, Khartoum.
"Sampai saat ini, jumlah total kematian yang telah dicatat oleh dokter adalah 101," katanya.
Polisi Amankan 16 Orang Saat Demo di KPU dan DPR
Jutaan Warga Sudan Kelaparan akibat Pasokan Makanan Terganggu Perang
Misi Politik PBB di Sudan Berakhir Hari Ini atas Permintaan Pejabat Menlu
Serangan yang bermula pada Senin (3/6) merupakan momen menentukan siapa yang akan memimpin Sudan setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir pada April.
Sebelumnya, dewan militer membatalkan semua perjanjian dengan oposisi setelah penggulingan itu. Namun, pada Rabu dewan militer menawarkan perundingan di tengah meningkatnya kritik internasional terhadap kekerasan di negara itu.
Kepala Dewan Militer, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mengatakan badan itu siap untuk melanjutkan negosiasi dan berjanji tidak akan membatasi pembicaraan dengan para pemimpin di balik protes itu.
"Kami di dewan militer mengulurkan tangan kami untuk negosiasi tanpa belenggu kecuali kepentingan tanah air," katanya di televisi pemerintah.
Tetapi aliansi para pemrotes dan kelompok oposisi Sudan menolak tawaran itu. Mereka mengatakan, militer tidak dapat dipercaya.
"Hari ini dewan mengundang kami untuk berdialog dan pada saat yang sama itu menimbulkan ketakutan pada warga di jalanan," kata pemimpin aliansi Kebebasan dan Perubahan, Madani Abbas Madani, kepada kantor berita Reuters.