Selasa, 21/05/2019 02:43 WIB
Yerusalem, Jurnas.com - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh mengatakan, Palestina tidak akan berkonsultasi soal konferensi ekonomi yang diprakarsai Amerika Serikat (AS) di ibukota Bahrain, Manama akhir Juni ini.
Konferensi ekonomi yang dipelopori menantu Yahudi Presiden AS, Donald Trump, Jared Kushner itu akan mempertemukan para pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis dalam rangka mendorong investasi di wilayah Palestina.
Pada konferensi pada Minggu (19/5), Washington menyebut konferensi Manama itu sebagai langkah pertama dari rencana perdamaian Israel-Palestina yang telah lama ditunggu Presiden Donald Trump.
"Kabinet tidak akan berkonsultasi tentang konferensi ekonomi itu, tidak tentang konten, maupun hasil atau waktu," kata Shtayyeh mengatakan kepada menteri Palestina di hadapan wartawan pada Senin (20/5).
Prabowo Suarakan Ketidakadilan Negara Barat, Bandingkan Palestina dan Ukraina
Sebut Demonstrasi Ciri Demokrasi, Menlu AS Kecam Sikap Diam Mahasiswa terhadap Hamas
Netanyahu Sebut Apapun Keputusan ICC Tidak akan Pengaruhi Tindakan Israel di Gaza
Menteri Pembangunan Sosial Palestina, Ahmed Majdalani mengatakan, pejabat Palestina tidak akan menghadiri konferensi tersebut.
"Tidak akan ada partisipasi Palestina dalam konferensi ekonomi Manamah," kata Majdalani, yang juga merupakan anggota komite eksekutif payung Organisasi Pembebasan Palestina, kepada Reuters.
"Setiap warga Palestina yang turut dalam konferensi ekonomi itu akan menjadi kolaborator bagi Amerika dan Israel," sambungnya.
Para pejabat AS mengatakan konferensi itu akan mencakup perwakilan dan eksekutif bisnis dari Eropa, Timur Tengah dan Asia, serta beberapa menteri keuangan.
Shtayyeh menegaskan kembali tuntutan inti Palestina untuk perjanjian damai dua negara dengan Israel, yang mencakup mendapatkan kendali penuh atas Tepi Barat yang diduduki dan Gaza yang dikuasai Hamas, serta Yerusalem Timur.
Israel menyebut Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tak terpisahkan dan mengatakan akan mendeklarasikan kedaulatan di pemukiman Tepi Baratnya.
Pemerintahan Trump mengatakan rencana perdamaian Israel dan Palestina membutuhkan kompromi kedua belah pihak. Sejak Palestina menolak rencana perdamaian itu, Gedung Putih juga memangkas bantuan mereka yang membuat Tepi Barat dan Gaza kesulitan ekonomi.
"Krisis finansial yang dialami Otoritas Palestina hari ini adalah akibat dari perang finansial yang sedang dilancarkan terhadap kami untuk memenangkan konsesi politik," kata Shtayyeh kepada kabinet.
"Kami tidak tunduk pada pemerasan dan kami tidak memperdagangkan hak politik kami untuk mendapatkan uang," sambungnya.
Rencana perdamaian AS itu diharapkan akan mengumukan proposal untuk pengembangan ekonomi regional yang akan mencakup Mesir, Yordania dan Lebanon.