Jum'at, 10/05/2019 05:47 WIB
Teheran, Jurnas.com - Iran mengancam lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman. Negeri Para Mullah menuding lima anggota tetap yang masih setiap pada pakta 2015 tidak bisa berbuat apa-apa menyusul sanksi Amerika Serikat (AS) di Iran.
Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif mengatakan, AS menggertak negara-negara Uni Eropa dan telah mencaci mereka karena tidak memenuhi kewajiban mereka di bawah perjanjian bersejarah 2015, yang mengekang pengembangan nuklir Teheran.
Pada Kamis (9/5), Uni Eropa menolak ultimatum Iran, yaitu 60 hari untuk melindungi sektor minyak dan perbankannya dari sanksi Gedung Putih.
Kemudian sehari sebelumnya, Iran mengatakan akan mengurangi kepatuhan dari perjanjian nuklir 2015 atau yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), jika dalam waktu 60 Hari Uni Eropa dan anggota lainnya gagal melakukannya.
Hingga 7 Mei, Rp4,04 Triliun Modal Asing Masuk ke Pasar Keuangan Indonesia
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
"Pernyataan Uni Eropa hari ini adalah alasan mengapa JCPOA bertahan sejauh ini: AS telah menggertak Eropa selama satu tahun dan Uni Eropa hanya bisa mengungkapkan penyesalan," kata Zarif di akun Twitternya.
"Alih-alih menuntut agar Iran mematuhi secara sepihak kesepakatan multilateral, Uni Eropa harus menjunjung tinggi kewajiban, termasuk normalisasi ikatan ekonomi," sambungnya.
Sekutu Iran Rusia mengecam sanksi baru AS terhadap industri pertambangan Iran dan menyerukan agar kedua negara itu melakukan dialog untuk tetap melindungi kesepakatan nuklir.
"Kami mengutuk keras langkah ini," kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan.
"Karena keseriusan apa yang terjadi, Iran dan lima anggota negara yang menadatanganu kesepakatan itu harus bertemu untuk mencari cara keluar dari kemelut tersebut," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Iran dengan cermat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan nuklir dan keputusannya untuk menangguhkan sebagian kepatuhannya adalah upaya terakhir .