Ketua DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Penyaluran Beras di Bulog

Jum'at, 03/05/2019 15:23 WIB

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Bulog secara bersama untuk mengevaluasi dan mengkaji dalam menyalurkan beras yang ada di Bulog.

Hal itu terkait terus menurunnya realisasi pengadaan beras dalam negeri berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2,96 juta ton di tahun 2016 menjadi 1,44 juta ton di tahun 2018, sebagai dampak dari tingginya harga beras di pasaran dan sempitnya penyaluran beras akibat perubahan mekanisme bantuan pangan dari raskin/rastra menjadi transfer langsung.

Bamsoet mengatakan, pemerintah semestinya mempertimbangkan pasar komersil sebagai alternatif kanal penyaluran beras yang ada di Bulog.

"Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementan dan Perum Bulog untuk mengevaluasi dan mengkaji mekanisme bantuan pangan yang saat ini diterima oleh masyarakat guna mencari solusi terbaik terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan," kata Bamsoet, melalui rilisnya, Jumat (3/5).

Selain itu, politisi Partai Golkar itu juga mendorong Bulog untuk menyerap gabah kering petani (GKP) sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran beras Oleh Pemerintah.

Menurutnya, hal itu bertujuan agar harga yang ditetapkan relevan dengan harga di pasaran dan tidak menjadi hambatan bagi Bulog dalam menyerap gabah/beras petani.

"Mendorong Perum Bulog untuk memfokuskan prioritas terkait penyaluran beras pada program yang dinilai strategis untuk menghindari kerugian dari segi bisnis akibat melemahnya stabilitas harga," kata Bamsoet.

"Mendorong Pemerintah untuk memperbaiki sistem penyaluran gabah dari petani, mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memperbesar penyaluran beras adalah kepastian penyaluran dari hilir," demikian Bamsoet.

TERKINI

NRC Sebut Gencatan Senjata Lebanon `Momen Harapan` bagi Warga Sipil Fellowship Tanoto Foundation Cohort Dibuka, Ini Kriteria dan Jadwalnya PGRI Desak Pemerintah Buka CPNS Guru dan Setop Skema PPPK Myanmar Beri Amnesti untuk 4.335 Tahanan, Termasuk Suu Kyi