Kamis, 18/04/2019 15:22 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menegaskan para aparatur sipil negara (ASN) harus tetap bersikap netral, dan tidak ikut gaduh dalam hiruk pikuk politik pasca pemilihan presiden (pilpres) yang digelar Rabu (17/4) kemarin.
Menurut mantan Wakapolri tersebut, hak politik ASN hanya bisa digunakan di balik bilik suara, bukan untuk politik praktis.
“Saya sampaikan juga pada seluruh ASN untuk tidak ikut dalam hiruk pikuk opini publik yang masih berlangsung. ASN adalah petugas untuk melayani publik dan rakyat, itu tugas utamanya,” tegas Syafruddin dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KemenPAN-RB Jakarta pada Kamis (18/4).
Syafruddin juga menggarisbawahi bahwa keterlibatan ASN pada politik praktik bukan representasi kementerian atau lembaga.
Rapor Pendidikan Dinilai Efektif Potret Mutu Sekolah
Pejabat dan ASN Diminta Patuhi Larangan Buka Puasa Bersama
KPK Berpeluang Kembali Jerat Sjamsul dan Itjih Nursalim di Kasus BLBI
Karena itu dia melarang pegawai pemerintah menyampaikan opini publik tanpa dasar yang jelas, sebab hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh menteri maupun humas sebagai perwakilan.
“Maka kami sampaikan soal keterlibatan salah satu ASN politik bukan representasi kementerian ini. Begitu juga dengan kementerian yang lain,” ujar Syafruddin.
Ke depan MenPAN-RB berencana memperbaiki regulasi, terutama dalam rangka menjaga netralitas ASN di media sosial (medsos). Namun untuk rencana tersebut dia menepis akan meminta seluruh ASN mendaftarkan akun media sosial mereka.
Keyword : Menteri PAN-RBSyafruddinPolitik ASN