Senin, 08/04/2019 11:21 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membicarakan lebih lanjut kerjasama dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, salah satu dukungan KPK melalui pelaksanaan tugas pencegahan korupsi, yaitu pelaporan LHKPN di sektor legislatif.
"Kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari program politik berintegritas KPK dan perwujudan slogan `Pilih yang Jujur`," kata Febri, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Senin (8/4).
"Hal ini kami harap dapat menjadi ikhtiar bersama menjaga proses Pemilu 2019 agar lebih berpeluang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritras," tambah Febri.
KPK Cecar Petinggi PT Taspen Soal Pengelolaan Investasi Rp1 Triliun
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli
Dewas KPK Nurul Ghufron Minta Pegawai Kementan Dimutasi ke Malang
Setelah pertemuan ini, kata Febri, KPK bersama KPU akan mengumumkan secara resmi nama-nama DPR, DPD, dan DPRD yang belum melaporkan sama sekali LHKPN untuk periodik 2018.
"Total nama yang akan diumumkan adalah sekitar 18.353 orang penyelenggara negara. Diharapkan Informasi ini dapat membantu masyarakat untuk memilih pada 17 April 2019 nanti," kata Febri.
Komisioner KPU yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah, Ketua KPU Arif Budiman; Komisiner KPU, Pramono Unaid Tanthowi; Komisioner KPU, Ilham Saputera; Komisioner KPU, Evi Novida Ginting.
Komisioner KPU tersebut diterima oleh Pimpinan KPK, Deputi Bidang Pencegahan dan Direktur PP LHKPN.
Keyword : Pemilu 2019 KPK KPU Laporan LHKPN