Rabu, 16/01/2019 19:35 WIB
Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit Inalum terkait pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Sebab, pembelian 51 persen saham Freeport hampir sama dengan pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara yang saat ini bermasalah.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, dalam diskusi bertajuk "Divestasi Freepot: Indonesia Untung atau Buntung", di Jakarta, Rabu (16/1).
Kritik Presiden soal Program 3 Juta Rumah Jadi Alarm Koreksi Kebijakan
Partai Gelora akan Giatkan Pendidikan Kewarganegaraan
Gepolitik Tak Menentu, Indonesia Berpotensi Dikuasai Negara Lain