Rabu, 09/01/2019 12:17 WIB
Jakarta - Pemerintah diminta untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan soal tata kelola Batam. Khususnya terkait Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Demikian disampaikan Ketua Komite Tetap Penghubung antarLembaga DPR dan Kadin Indonesia, Firman Subagyo, dalam diskusi bertajuk "Menakar Masa Depan Free Trade Zone (FTZ) Batam dan Inkonsistensi Kebijakan Pusat dalam mengembangkan Batam", di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/1).
DPR Harap Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran
Ghufron Akui Sempat Diskusi dengan Alexander Marwata Soal Mutasi ASN Kementan
Sahroni Apresiasi Polda Metro Ungkap Mayat dalam Koper: Hukum Maksimal Pelaku
Keyword : Peleburan BP BatamKPKKADINDPR