Status Janda Perempuan Saudi Divonis Lewat Pesan Singkat

Senin, 07/01/2019 07:05 WIB

Riyadh -  Undang-undang yang baru diberlakukan Pemerintah Arab Saudi pada Minggu (6/1) memperbolehkan pria Arab Saudi menceraikan pasangannya lewat pesan singkat.

Undang-undang baru ini disebut cara untuk mengakhiri perceraian gelap dan memastikan perempuan sepenuhnya menyadari status perkawinan dan melindungi hak-hak lainnya, seperti tunjangan dan hak asuh anak.

"Pengadilan Saudi telah mulai mengirim pemberitahuan (perceraian) semacam itu ... sebuah langkah yang bertujuan melindungi hak-hak klien wanita," kata Kementerian Kehakiman Saudi dalam sebuah pernyataan di situs web mereka, seperti dilansir Al Jazeera.

Dikatakan perempuan bisa mengecek status perkawinan mereka di situs web kementerian atau mengunjungi pengadilan terkait untuk mendapatkan salinan surat cerai.

"Di sebagian besar negara-negara Arab, pria hanya bisa menceraikan istri mereka," kata Suad Abu-Dayyeh dari kelompok hak asasi global, Equality Now.

"Setidaknya wanita akan tahu apakah mereka bercerai atau tidak. Ini langkah kecil, tapi ini langkah ke arah yang benar," katanya kepada Thomson Reuters Foundation melalui telepon.

Abu-Dayyeh mengatakan, mengetahui perceraian tidak berarti perempuan mendapatkan tunjangan atau hak asuh anak-anaknya.

Ini merupakan deretetan terobosan Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang mulai memberikan peran perempuan lebih banyak di kerajaan konservatif, yang termasuk mencabut larangan mengemudi perempuan tahun lalu.

Perempuan juga diizinkan memasuki stadion olahraga untuk pertama kalinya, memberikan suara dalam pemilihan lokal, dan mengambil peran yang lebih besar dalam angkatan kerja ketika Arab Saudi mencoba untuk mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak.

Meski begitu masih banyak perempuan Saudi mendorong kebebasan lebih, termasuk memprotes aturan berpakaian ketat negara itu yang mengharuskan perempuan untuk mengenakan abaya - jubah longgar yang menutupi semua - saat di depan umum.

Para pegiat mengatakan poin utama tetap ada pada kebijakan perwalian Arab Saudi, di mana perempuan harus memiliki izin dari kerabat laki-laki untuk bekerja, bepergian, menikah, dan bahkan mendapatkan perawatan medis.

"Sistem perwalian pria adalah masalah inti dan harus dibongkar. Sistem ini mengontrol wanita dalam setiap langkah kehidupan mereka. Sistem ini mencekik wanita Saudi," kata Abu-Dayyeh.

TERKINI

Pemda Diminta Cermat Perhitungkan Daya Tampung SPMB 2026 Sahroni Ingatkan Warga Tuntaskan Konflik Lewat Jalur Hukum Parlemen Kampus 2026 Hidupkan Partisipasi Mahasiswa Dunia Krisis Migas, Pendiri AirAsia Malah Siap Luncurkan Maskapai Baru