Jum'at, 28/12/2018 07:35 WIB
Jakarta - Gedung Putih sedang mempertimbangkan perintah eksekutif untuk mendeklarasikan keadaan darurat nasional yang akan menghalangi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk membeli peralatan telekomunikasi dari China, yakni produk Huawei dan ZTE.
Dilaporkan kantor berita Reuters bahwa dua produk itu telah dipertimbangkan selama lebih dari delapan bulan, tetapi itu bisa ditetap lebih cepat pada awal Januari.
Baik Huawei maupun ZTE tidak disebutkan namanya dalam urutan, kata laporan itu, tetapi AS sedang berusaha untuk memotong kedua perusahaan dari pasar peralatan jaringan AS, khawatir bahwa mereka mungkin bekerja dengan pemerintah China dan peralatan mereka dapat digunakan untuk memata-matai orang Amerika.
Para pejabat perdagangan akan menafsirkan pesanan sebagai otorisasi untuk membatasi pembelian produk Huawei dan ZTE, meskipun keduanya tidak disebutkan namanya.
Kursus Daring Jadi Strategi LKP Gaet Pengguna di Era Digital
Anwar Iskandar Lantik Pengurus MUI DKI Jakarta 2023-2028
Kejagung Tetapkan Bos Sriwijaya Air Tersangka Korupsi Timah
Sumber dari industri telekomunikasi dan administrasi mengatakan perintah itu akan mengarahkan Departemen Perdagangan untuk memblokir perusahaan AS dari membeli peralatan dari perusahaan asing yang menimbulkan risiko keamanan nasional yang signifikan.
Perintah eksekutif akan meminta Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, sebuah undang-undang yang memberi presiden wewenang untuk mengatur perdagangan dalam menanggapi keadaan darurat nasional.
Operator nirkabel AS sedang bersiap untuk meluncurkan jaringan nirkabel 5G, dan pemerintah berupaya mencegah mereka memperoleh komponen dari China.
Sebuah RUU pada Agustus lalu melarang pemerintah AS membeli peralatan Huawei dan ZTE. Setahun yang lalu, beberapa operator AS diharapkan untuk meluncurkan smartphone Huawei baru, tetapi itu tidak pernah terjadi, atas saran dari pemerintah AS.
Sebelumnya Huawei memiliki kesepakatan pada 2014 untuk menyediakan peralatan kepada Washington Redskins yang akan memberi para penggemar WiFi gratis selama pertandingan, tetapi pemerintah turun tangan dan membatalkannya. Kontrak akhirnya jatuh ke Verizon dan Cisco.