Rabu, 26/12/2018 10:35 WIB
Jakarta - Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara mengkritik keras kinerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dinilai sangat buruk, khususnya dalam membangun sistem early warning (peringatan dini) terhadap potensi bencana di tanah air.
"Bukan bermaksud menyalahkan siapa pun. Namun, kasus Selat Sunda, jelas ini adalah bentuk kegagalan BMKG dalam memberikan early warning kepada rakyat, sehingga harus jatuh banyak korban," ujar Bagus dalam keterangan tertulis yang diterima jurnas.com Rabu (26/12/2018).
Bagus menilai, bencana tsunami dengan banyak korban meninggal, luka-luka, serta keruskan parah tak harus terjadi jika kinerja BMKG sesuai tupoksinya. Ini kegagalan BMKG untuk kedua kalinya pasca tsunami Palu.
Bagas mengaku miris melihat para pejabat BMKG, khususnya kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang kerap membuat pernyataan blunder, ragu-ragu, asal bunyi, dan tidak konsisten.
Legislator Apresiasi Penerimaan Negara di Jawa Timur Melebihi Rata-rata
Gerakan Pencegahan Malaria Harus Konsisten
Legislator Golkar Hormati Sikap Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran
"Jelas semua itu gambaran riil atas ketidakmampuan mereka memahami masalah dan sama sekali tidak ada tanggung jawab profesi kepada rakyat sebagai pejabat publik," kata Bagus.
Ia juga kesal melihat kelakuan pimpinan-pimpinan BMKG yang menurutnya sibuk ngoceh di TV pasca bencana bak aktor atau aktris sinetron, dan ocehannya hanya menimbulkan blunder.
"Untuk apa? Bukannya sudah gagal total? Gagal memberi early warning ke rakyat agar mereka bisa menyelamatkan diri. Sehingga tidak jatuh korban begitu banyak," keluhnya.
Kata Bagus, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati selalu mengkambinghitamkan tidak adanya peralatan deteksi dini dan gempa karena aktivitas vulkanik gunung api itu ranahnya Badan Geologi. Namun kenyataannya BMKG menghitung tinggi gelombang tsunami yang ke arah Pandeglang saja tidak mampu.
"BMKG bilang 0,9 m, sedang nelayan bilang 12 m. Jujur saya tidak percaya dengan ketinggian gelombang tsunami 0,9 m, berdasar energi kinetiknya yang berimplikasi pada tingkat kerusakan," kata Bagus.
"BMKG juga bilang, tsunami itu karena longsoran di bawah laut. Sedang saksi mata melihat kaldera Gunung Anak Krakatau pecah. Yang benar yang mana? Pernyataan saksi mata itu lebih logis."
Menurut Bagus, BMKG selalu bekerja dengan nalar terlambat. Bahkan baru sekarang sibuk bicara erupsi Gunung Anak Krakatau, longsoran, dan tsunami susulan. Padahal seharusnya potensi itu sudah dibahas sebelum tsunami terjadi.
"Ibu Megawati Soekarnoputri jauh-jauh hari sudah memperingatkan soal ancaman bahaya Gunung Anak Krakatau. Agar semua pihak khususnya BMKG aware!" ungkapnya.
Dikatakan Bagus, kinerja pimpinan BMKG yang seperti ini jelas akan menjatuhkan wibawa pemerintah, dan menimbulkan distrust di masyarakat.
"Lebih-lebih ini tahun politik, statement-statement blunder dari BMKG berpontensi digoreng oleh politisi-politisi Kambing Congek untuk mengacau rakyat dengan menyebar hoax yang sangat biadab," jelasnya.
Pada bagian akhir, Bagus meminta Presiden Jokowi merombak pimpinan BMKG dari pucuk hingga ekor, agar kedepan kinerja BMKG lebih bermutu, utamanya dalam memberikan pelayanan peringatan dini ke masyarakat.
Bagus mengingatkan, di awal pemilu 2014 Presiden Jokowi pernah berjanji untuk memasang orang-orang jagoan dibidangnya atau istilah populisnya kaum profesional.
"Sudah saatnya kinerja pejabat publik tersebut dievaluasi. Dan bapak Presiden juga pernah berjanji melarang pejabat negara untuk rangkap jabatan. Aturan ini sangat baik dan harus diberlakukan secara nyata," tuntas Bagus.